Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg sedang memberikan arahan pada Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Jakarta melalui aplikasi pertemuan online yang diikuti peserta rapat dari beberapa daerah di tempat masing-masing.
Foto: Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg sedang memberikan arahan pada Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Jakarta melalui aplikasi pertemuan online yang diikuti peserta rapat dari beberapa daerah di tempat masing-masing.
Kementerian PUPR Beri Hibah Air Minum Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta - Pemerintah Pusat melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, memberikan program Hibah Air Minum Perkotaan (HAMP) TA 2020 kepada pemerintah daerah mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan pelayanan dasar yakni penyediaan air minum, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa program hibah air minum itu di antaranya berupa kemudahan atau pengurangan biaya perolehan sambungan baru dan mengoptimalkan kapasitas sistem penyediaan air minum yang belum termanfaatkan (idle capacity) di daerah tersebut.

Hal itu dikemukakan Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg pada acara Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Jakarta, di Jakarta, Senin (8/6/2020), melalui aplikasi pertemuan online, yang diikuti peserta rapat dari beberapa daerah di tempat masing-masing.

Para peserta rapat di antaranya pejabat terkait dari Kementerian Keuangan RI, pimpinan dari perusahaan badan layanan umum, BLUD, badan usaha jasa air, BUMD, BUMDes, pejabat di lingkungan Drektorat Pengembangan SPAM, Ketua CPMU Program Hibah Air Minum, pimpinan PDAM kabupaten/kota peserta Program HAMP.

Menurut Yudha Mediawan, Program Hibah Air Minum Perkotaan adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, dimaksudkan sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan pelayanan air minum di daerahnya.

”Program Hibah Air Minum dilaksanakan melalui penerapan kinerja berbasis keluaran atau output-based, yaitu berdasarkan kinerja yang terukur. Artinya, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan terlebih dahulu, sedangkan pencairan dana hibah dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memenuhi syarat dan standar,” katanya.

Direktur Air Minum menambahkan, Program Hibah Air Minum merupakan program yang berkelanjutan sejak tahun 2010 melalui skema pendanaan Pemerintah Australia sampai tahun 2014, dan dilanjutkan melalui skema pendanaan APBN dari tahun 2015 sampai sekarang.

Pencapaian yang telah diraih hingga tahun 2019, yakni peningkatan akses layanan air minum kepada 1,3 juta sambungan rumah (SR) di 229 kabupaten/kota dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,5 juta jiwa yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (pspam/yss)

Print Berita