Salah satu bangunan SPAM IKK di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum aman dan layak bagi rakyat Indonesia. Dibutuhkan biaya sangat besar untuk membangun infrastruktur SPAM, yang diharapkan dapat digali dari dana masyarakat dan APBD kabupaten/kota.
Foto: Salah satu bangunan SPAM IKK di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum aman dan layak bagi rakyat Indonesia. Dibutuhkan biaya sangat besar untuk membangun infrastruktur SPAM, yang diharapkan dapat digali dari dana masyarakat dan APBD kabupaten/kota.
Komitmen Pemda Dalam Penyediaan Air Minum Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Komitmen pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan dalam program penyediaan dan pelayanan air minum untuk masyarakat, hal ini mengingat besarnya tantangan Pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum untuk masyarakat.

Hal itu dikemukakan Kasubdit SPAM Wilayah II Direktorat Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya, Tanozisochi Lase, konferensi video kegiatan Konsultasi Publik Proyek KPBU SPAM Ir. H. Juanda, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan sistem penyediaan air minum yang mengacu pada RPJMN, yaitu terkait cakupan pelayanan, teknis operasional, pendanaan, ketersediaan air baku, kinerja penyelenggara SPAM, dan komitmen dari pemerintah daerah.

Dikemukakan, terdapat tantangan yang dihadapi dari RPJMN 2020—2024, misalnya dari basis line tahun 2019, akses air minum layak baru 87,75 persen, sedangkan sasaran tahun 2024 akses air minum layak diharapkan menjadi 10 0 persen.

Akses air minum aman pada 2019, tambahnya, hanya 6,8 persen, dan ditargetkan bisa mencapai 15 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, SPAM jaringan perpipaan yang 20,14 persen pada 2019, ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Sedangkan tingkat kehilangan air ditargetkan menjadi 25 persen pada 2024.

Isu lain adalah mengenai teknis operasional, yaitu tingginya idle capacity air minum yang mencapai 57.000 liter per detik serta adanya keterbatasan pendanaan pemerintah dan pemerintah daerah untuk investasi infrastruktur air minum.

Persoalan lain juga menyangkut ketersediaan air baku yang secara kuantitas berkurang dan secara kualitas menurun, misalnya wilayah DKI Jakarta yang air permukaannya sudah tercemar. Hambatan juga terkait hanya 59,6 persen penyelenggara SPAM, yaitu PDAM dari 374 PDAM di Indonesia, yang berkinerja sehat.

“Dalam dokumen RPJMN dicantumkan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan SPAM sebesar 77,9 persen dari APBN, 29,9 persen KPBU, dan 15,6 persen dari APBD. Untuk pendanaan KPBU ini ditargetkan cukup besar," katanya.

Untuk mendorong pengembangan SPAM melalui pendanaan non-APBN, salah satu alternatifnya adalah melalui skema KPBU dan alternatif pembiayaan lain.

Tanozisochi Lase juga mengemukakan rencana untuk memfasilitasi penyelenggara SPAM BUMN atau BUMD dalam menerapkan Zona Air Minum Prima. Diharapkan dalam lima tahun ini sudah terbentuk Zona Air Minum Prima, yang pada prinsipnya keran di rumah tangga maupun public.

Ia juga menyebut salah satu upaya untuk meningkatkan layanan air minum melalui perpipaan adalah dengan membangun SPAM Regional Ir. H. Djuanda di Jawa Barat. Layanan air minum perpipaan baru mencapai 20 persen dari total jumlah seluruh penduduk di Indonesia, sehingga masyarakat kemudian menggunakan air tanah yang berdampak pada penurunan tanah.

Pemerintah berupaya memberikan pemenuhan penyediaan air minum melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk SPAM Regional Ir H Djuanda. Diharapkan pelaksanaan konstruksi dilakukan selama dua tahun hingga 2023.

SPAM Regional Ir. H. Djuanda memiliki kapasitas penyediaan air minum sebesar 10.000 liter per detik (lpd), dan jaringan perpipaan ini dirancang memenuhi kebutuhan di wilayah DKI Jakarta sebesar 3.500 lpd, Kota Bekasi 1.000 lpd, Kabupaten Bekasi 2.000 lpd, Kabupaten Bogor 2.000 lpd, dan Kabupaten Karawang 850 lpd. (pspam/yss)


Print Berita