Beberapa petugas lapangan sedang melakukan peninjauan terhadap jaringan perpipaan sarana air minum perdesaan yang rusak parah akibat gempa yang melanda salah satu desa di Pulau Lombok, NTB, Juli 2018 lalu. Kementerian PUPR segera melakukan perbaikan terhadap sarana air minum dan sanitasi yang rusak tersebut.
Foto: Beberapa petugas lapangan sedang melakukan peninjauan terhadap jaringan perpipaan sarana air minum perdesaan yang rusak parah akibat gempa yang melanda salah satu desa di Pulau Lombok, NTB, Juli 2018 lalu. Kementerian PUPR segera melakukan perbaikan terhadap sarana air minum dan sanitasi yang rusak tersebut.
Ditjen Cipta Karya Alokasikan Rp 21 Miliar Perbaiki Sarana Air Minum Rusak Akibat Gempa Lombok dan Sulteng

Mataram – Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR akan segera menggelontorkan dana sebesar Rp 21 miliar lebih untuk melakukan perbaikan terhadap sarana air minum dan sanitasi terbangun yang rusak akibat gempa yang melanda Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa di Provinsi NTB dan beberapa lokasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadi medio Juli 2018 lalu.

Dana rehabilitasi untuk perbaikan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi perdesaan yang rusak akibat bencana alam itu telah siap digelontorkan melalui Direktorat Pengembangan SIstem Penyediaan Air Minum (SPAM), Ditjen Cipta Karya, masing-masing sebesar Rp 15.684.084.500 untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta Rp 5.595.000.000 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan sarana air minum yang rusak, dengan rincian alokasi untuk Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 2.399.292.000, Lombok Tengah Rp 797.036.000, Lombok Utara Rp 9.512.936.500, dan Sumbawa Barat Rp 2.974.820.000.  

Menurut Direktur Pengembangan SPAM, Ir. Agus Ahyar, M.Sc, pengalokasian anggaran yang tidak sedikit tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk memberikan pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi di perdesaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Jenderal Cipta Karya melalui Satker Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM-BM).

Gempa yang melanda Pulau Lombok telah menghacurkan sejumlah rumah penduduk hampir di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, dan sebagian di Kecamatan Sembalun, Sambelia, Suela, Wanasaba dan Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat, daerah yang terdampak gempa berada di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, dan Lingsar, serta Kecamatan Teratak dan Mantang di Kabupaten Lombok Tengah.

Gempa di Pulau Lombok berdampak pada sejumlah sarana SPAM perdesaan yang dibangun melalui Program Pamsimas dan desa baru sasaran program Pamsimas 2018. Sebanyak 67 desa sasaran Program Pamsimas terkena dampak gempa, terdiri atas 38 desa lama dan 29 desa baru dengan perkiraan kerugian BLM APBN dan APBD sebesar Rp 14.905.298.900

“Setelah melakukan beberapa kali kunjungan ke daerah lokasi bencana, untuk melakukan perbaikan terhadap sarana air minum sanitasi yang rusak di Provinsi NTB, Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan PSPAM, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.684.084.500,” kata Agus Ahyar.

Ia menambahkan bahwa dana perbaikan terhadap sarana air minum dan sanitasi yang rusak parah akibat bencana alam itu tinggal menunggu waktu, setelah sebelumnya pihaknya menyiapkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

“Desa-desa yang akan mendapat bantuan perbaikan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan  Dirjen Cipta, Karya Kementerian PUPR, Nomor 63/KPTS/DC/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Khusus Pamsimas Penanganan Pasca Bencana (HKP PPB) - Program Pamsimas Tahun Anggaran 2019,” katanya.

Sebanyak 40 desa yang tersebar di empat kabupaten di Provinsi NTB mendapatkan HKP-PPB. Rinciannya, empat desa di Lombok Timur, enam desa di Lombok Tengah, 22 desa di Lombok Utara, dan delapan desa di Sumbawa Barat.  

“Bantuan yang sama juga akan diterima oleh sejumlah desa Pamsimas di Kabupaten Donggala dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga terdampak bencana gempa dan tsunami,” kata Direktur Pengembangan SPAM.

Untuk Kabupaten Donggala akan memperoleh kucuran alokasi HKP-PPB sebesar Rp 1.545.000.000 untuk rehabilitasi di enam desa, sedangkan untuk Kabupaten Sigi sebesar Rp 4.050.000.000 untuk perbaikan sarana Pamsimas di 15 desa. Total alokasi HKP-PPB untuk Sulawesi Tengah sebesar Rp 5.595.000.000.

Ia mengakui bahwa saat ini masyarakat di dua provinsi itu sedang menunggu turunnya DIPA, karena sarana air perdesaan sudah rusak parah dan tidak lagi dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh air bersih, terlebih saat ini terjadi musim kemarau yang cukup lama.

Menurut Agus Ahyar, ia bersama tim dari Direktorat Pengembangan SPAM beberapa kali turun ke lokasi bencana dan melakukan koordinasi langsung dengan Tim ROMS Pamsimas di NTB dan Sulawesi Tengah, melakukan koordinasi dengan PPK Wilayah dan Team Leader NMC Pusat, termasuk dengan Ka-Satker PSPAM dan Ketua PPMU di tingkat provinsi.

“Semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu turunnya DIPA,” kata Direktur Pengembangan SPAM.

Koordinator Pamsimas (PC) Provinsi NTB Mulyatno yang mewakili seluruh masyarakat desa penerima HKP PPB di wilayah Provinsi NTB berharap DIPA HKP -PPB segera turun mengingat musim penghujan sudah semakin dekat. (pspam/yss)

 


Print Berita