Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya, Lestaryo Pangarso, SH, M.Si sedang memberikan penjelasan mengenai Percepatan Penyusunan SKP pada sebuah workshop di Yogyakarta, 29-31 Agustus 2019 lalu.
Foto: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya, Lestaryo Pangarso, SH, M.Si sedang memberikan penjelasan mengenai Percepatan Penyusunan SKP pada sebuah workshop di Yogyakarta, 29-31 Agustus 2019 lalu.
Direktorat PSPAM Gelar Workshop Percepatan Penyusunan SKP Tahun 2019

Yogyakarta – Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menggelar acara Workshop Percepatan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Direktorat Pengembangan SPAM tahun 2019 di Yogyakarta, 29-31 Agustus 2019.

Acara Workshop dibuka oleh Kepala Sub Bagian TU Direktorat PSPAM, Lestary Pangarso, SH, M.Si mewakili Direktur Pengembangan SPAM, Ir. Agus Ahyar, M.Si. Acara itu antara ain mengundang Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY, narasumber dari Setditjen dan BPSDM dan peserta workshop.

Sasaran Kerja Pegawai atau merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai pegawai negeri sipil (PNS) dan merupakan kontrak kerja yang dibuat di awal tahun yang hasil penilaiannya (SKP dan Perilaku Kerja) menjadi salah satu acuan dalam penilaian kinerja PNS dan dipakai dalam penentuan tunjangan kinerja.

Pelaksanaan workshop dimaksudkan agar PNS di lingkungan Direktorat PSPAM mengetahui dan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi kerja dengan baik dan benar.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Sub Bagian TU Lestaryo Pangarso, Direktur Pengembangan SPAM menjelaskan, sesuai PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013, seorang PNS diwajibkan menyusun SKP sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai.

“Setiap pegawai dalam organisasi wajib menyusun SKP yang sesuai dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan rincian tugasnya berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja. SKP merupakan bentuk perjanjian kerja antara Atasan Langsung dan PNS pada struktur di bawahnya yang menjadi landasan pelaksanaan rantai pekerjaan organisasi,” katanya.3

Menurutnya, penyusunan SKP sangat penting sebagai salah satu tolak ukur penilaian dalam melaksanakan pekerjaan rutin sebagai bagian dari unit organisai. Setiap tahun, tambahnya, SKP dievaluasi dan diperbaharui sesuai dinamika kebutuhan perkembangan organisasi.

Direktur Pengembangan SPAM menambahkan, SKP merupakan alat penilaian yang lebih objektif dibandingkan dengan pendahulunya yang dikenal sebagai Daftar Penilaian Pelaksaaan Pegawai (DP3). Penilaian SKP di akhir tahun merupakan salah satu komponen penting penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menurutnya, masih banyak ditemukan perbedaan persepsi satuan dan uraian yang tercantum dalam SKP untuk setiap jabatan yang sama.

“Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan produktivitas pegawai dengan cara yang lebih efisien serta mengurangi beberapa kesalahan teknis karena kurangnya pengetahuan tentang penyusunan SKP, maka digelar Workshop Percepatan Penyusunan SKP dengan menghadirkan narasumber dari Bagian Kepegawaian dan Ortala dan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM,” katanya.

Bagian Kepegawaian dan Ortala dapat memberikan pengarahan dan pemahaman mengenai perubahan struktur organisasi Ditjen Cipta Karya, sedangkan BPSDM dapat membantu dalam memberikan pemahaman teknis dan evaluasi penyusunan SKP yang baik dan benar.

 


Print Berita