Warta

Berita



19
Feb
19 Feb 2018 | 01:20WIB | Kategori : Lainnya | Oleh : PJSIM Pusat

Pembahasan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Air Minum dan Sanitasi Sumber Dana APBN Tahun 2018

CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi memenuhi undangan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan dalam rapat pembahasan usulan besaran hibah air minum yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2018 pada Selasa, 13 Februari 2018 di Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan. Dalam rapat ini diantaranya dibahas mengenai sinkronisasi perhitungan usulan besaran hibah yang akan diterima pemerintah daerah serta beberapa isu dalam pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi sumber dana APBN.
Rapat pembahasan ini dibuka oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ubaidi Socheh Hamidi, kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil review Kabupaten/Kota calon penerima program hibah air minum dan sanitasi APBN Tahun 2018 oleh Ketua CPMU Chandra R.P. Situmorang yang dilanjutkan dengan diskusi terkait isu-isu program hibah air minum dan sanitasi. Dalam paparannya, dijelaskan juga kriteria dan kronologis pengusulan kabupaten/kota calon penerima hibah air minum dan sanitasi APBN tahun 2018 yang akan menjadi dasar dalam pengusulan SPPH kepada Menteri Keuangan.
Berdasarkan hasil kajian terhadap kriteria dan tahapan pengusulan calon penerima hibah, diperoleh gambaran terkait usulan kabupaten/kota calon penerima hibah APBN tahun 2018 adalah sebagai berikut; Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) sebanyak 156 Kabupaten/Kota untuk pembangunan 246.240 SR dengan total hibah Rp.709,7 miliar; Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) sebanyak 74 Kabupaten untuk pembangunan 64.420 SR dengan total hibah Rp. 128,8 miliar; Hibah Air Limbah Setempat (ALS) sebanyak 71 Kabupaten/Kota untuk pembangunan 52.460 tangki septik dengan total hibah Rp. 160,8 miliar.
Selanjutnya dilakukan diskusi mengenai kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional, sinkronisasi program hibah dengan sumber pendanaan lainnya, kinerja dan kesiapan daerah, serta pertimbangan lain dalam penentuan besaran dana hibah. Kesenjangan antara kabupaten/kota peserta program hibah menjadi perhatian khusus, karena selama ini peserta program hibah air minum dan sanitasi sumber dana APBN sebagian besar merupakan kabupaten/kota yang berasal dari wilayah jawa dan sumatera. Berdasarkan hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa poin penting, antara lain:
-          Untuk mengatasi kesenjangan wilayah khususnya dengan wilayah Papua terkait dengan capaian akses air minum, Program Hibah Air Minum yang telah berjalan belum sesuai untuk membantu penanganan kesenjangan akses air minum, sehingga diperlukan program khusus dengan pendekatan yang berbeda dalam rangka mendukung peningkatan akses air minum di wilayah timur Indonesia, terutama wilayah Papua;
-          Persyaratan teknis yang menjadi salah satu indikator di dalam menilai kesesuaian calon penerima hibah air minum perkotaan adalah idle capacity yang dimiliki oleh PDAM. Namun demikian, persyaratan ini tidak dapat sepenuhnya menjadi patokan bagi keberlanjutan fungsi dari prasarana yang dibangun dari kegiatan ini;
-          Karena ada faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan fungsi dan pelayanan akses air mimum setelah masa konstruksi berakhir, antara lain tingkat kebocoran/kehilangan air (non revenue water) yang bida disebabkan oleh faktor teknis (kebocoran pipa, kerusakan water meter pelanggan) atau karena faktor komersil (sambungan ilegal, database pelanggan yang tidak update)