Foto :


Direktorat Pengembangan PLP Mengadakan Focus Group Discussion Terkait Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Melalui Satu Data

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki amanat untuk memprioritaskan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Kementerian PUPR juga mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang PUPR.

Sampai saat ini, capaian akses layak air limbah domestik di Indonesia baru sebesar 74,58%, dengan capaian akses aman sebesar 7,42% dan capaian SPM akses dasar sebesar 3.34%, sehingga dibutuhkan upaya percepatan peningkatan pencapaian akses air limbah domestik nasional dan diperlukan pengumpulan dan pengolahan data SPM untuk perencanaan pemenuhan SPM air limbah domestik yang tepat dan efektif. Untuk itu, peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang air limbah domestik dan juga kolaborasi data sangat dibutuhkan, mengingat sudah adanya amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.  

Terkait dengan upaya pemenuhan pengumpulan dan pengolahan data SPM tersebut, Direktorat Pengembangan PLP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait percepatan pemenuhan SPM air limbah domestik melalui satu data di Hotel Grand Sahid pada tanggal 3 Oktober 2019. Di dalam sambutan pembukaan, Direktur PPLP, Prasetyo mengungkapkan bahwa kolaborasi dalam pengumpulan data dan pengolahan data terkait standar pelayanan minimal air limbah domestik sangat dibutuhkan, di mana data terkait air limbah domestik tersebut didapatkan dari K/L terkait yang menjadi penanggung jawab data sesuai kewenangannya, seperti data MBR (Kemensos), data STBM (Kemenkes), data daerah rawan sanitasi (Bappenas), data kependudukan sampai tingkat KK (Kemendagri), serta data infrastruktur (KemenPUPR). Dalam pengumpulan data tersebut, juga diperlukan pemenuhan terhadap 4 prinsip satu data Indonesia, yakni adanya standar data, metadata, pertukaran data, dan referensi data nasional.

Kegiatan FGD tersebut juga turut mengundang beberapa pemangku kepentingan, antara lain dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan instansi internal di Kementerian PUPR. Dari kegiatan tersebut, diharapkan dapat terciptanya kolaborasi dengan stakeholder terkait pengembangan sistem informasi SPM air limbah domestik sebagai salah satu upaya percepatan pemenuhan SPM dan ke depannya agar dapat disosialisasikan juga kepada Pemerintah Daerah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi SPM ini.

Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Sri Murni E.K sebagai pengampu data di Ditjen Cipta Karya juga mengharapkan adanya forum data agar semua sistem informasi yang ada dapat berjalan sehingga setiap K/L memiliki tanggung jawab untuk masing-masing data yang menjadi kewenangan. Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan Dit. PPLP, Marsaulina F.M. Pasaribu juga turut mengungkapkan bahwa perlu adanya kesepakatan bersama antara K/L terkait SPM air limbah domestik ini, sehingga nantinya Kemendagri diharapkan dapat menjadi komandan untuk forum data ini dan pembagian peran antar K/L diharapkan dapat dikoordinasikan oleh Bappenas. (Gita Prima R, Jafung TPL Muda, Dit. PPLP dan Nurul Madina)

Print Berita