Foto : Penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng


Penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng

Pada hari Senin 13 Mei 2019, bertempat di Ruang rapat Direktorat Jenderal Cipta Karya diadakan Rapat Koordinasi Penanganan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan dihadiri oleh Direktur Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Kepala UPT TPA Burangkeng, Kasubdit Pengelolaan Persampahan Direktorat Pengembangan PLP, Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Metropolitan Jakarta. Rapat ini membahas proses pengembangan TPA Sampah Burangkeng, Kabupaten Bekasi, yang masih membutuhkan bantuan dari Kementerian PUPR. Dalam pertemuan tersebut, Direktur PPLP, Dodi Krispratmadi menegaskan bahwa pada dasarnya Kementerian PUPR siap membantu dan menyarankan agar ada proses pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum sampah masuk ke TPA sehingga volume sampahnya menjadi lebih sedikit.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng terletak di Kabupaten Bekasi dengan luas 11,6 Ha yang terdiri dari 4 zona. TPA sampah ini melayani 3,8 juta jiwa yang tersebar di 23 kecamatan dan 187 kelurahan/desa di Kabupaten Bekasi, dengan total timbulan sampah sekitar 2.300 ton/hari. Saat ini jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sampah Bungkareng adalah 750 – 800 ton/hari.

Dalam rangka Penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 telah membuat Masterplan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng yang terletak di Kabupaten Bekasi. Rekomendasi dari kajian tersebut adalah perlunya penambahan luas atau mencari lahan TPA baru karena TPA yang ada telah dinyatakan overload. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah telah menganggarkan pembebasan lahan untuk perluasan TPA Sampah Burangkeng pada Tahun 2016, tetapi tidak dapat terserap karena terbentur RTRW yang mengikat luas lahan TPA seluas 11,6 Ha.

Tindak lanjut dari rapat kali ini adalah akan dibentuk tim yang terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemda Propinsi Jawa Barat dan Pemda Kabupaten Bekasi untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng. Diharapkan dengan dibentuknya tim ini akan dapat membantu proses pengembangan menjadi lebih baik, sehingga TPA Sampah Bungkareng mampu menjadi solusi permasalahan persampahan di Kabupaten Bekasi. (nurhayati/subditpeplp)

Print Berita