Workshop Penjamin Kualitas Pemutakhiran SSK Dan Evaluasi Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP TA 2018

Palangka Raya, 24-09-2018, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Tengah adakan Workshop Pejamin Kualitas Pemutakhiran SSK dan Evaluasi Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP TA.2018

Acara ini di buka oleh PJ Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Endang Kusriatun. Endang Kusriatun mengatakan bahwa Tujuan diselenggarakan Workshop Penjaminan Kualitas Pemutakhiran SSK; Evaluasi Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP; Evaluasi Tengah Tahunan Pelaksanaan DAK 2018 dan Usulan DAK 2019 serta Pemantauan PKPDPU tahun 2018 adalah :

  1. Agar kualitas dokumen SSK dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan dapat disinergiskan dengan dokumen rencana induk di Kabupaten/Kota
  2. Agar dapat diketahui kondisi eksisting infrastruktur sanitasi dan pentingnya terbentuk UPTD Pengelolaan Persampahan atau Air Limbah di Kabupaten/kota.
  3. Terevaluasinya progres kegiatan DAK Sanitasi 2018 dan dapat selesai tepat waktu serta tersusunnya usulan kegiatan DAK Sanitasi 2019.
  4. Mendorong dan memotifasi Pemerintah Daerah terkait kinerja pembangunan dalam lingkup pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat melakukan perencanaan dan pembinaan secara nasional.

Pada kesempatan yang sama  M. Rizat Abidin, selaku selaku  Kepala Satker PS-PLP Provinsi Kalimantan Tengah juga menambahkan bahwah Kabupaten / Kota yang belum menyusun pemutahiran SSK di tahun 2018, tidak akan mendapat pendampingan oleh Pokja Sanitasi Nasional dan Pokja Sanitasi Provinsi di tahun 2019. Hal ini dikarenakan program pembantuan penyusunan dokumen tersebut telah berakhir di tahun 2019. Namun, Satker PS-PLP Provinsi Kalimantan Tengah jika dibutuhkan akan siap melakukan pembantuan pendampingan kepada Kabupaten / Kot yang menyusun secara mandiri menggunakan dana APBD nya. Selain itu, Kepala Satker PS-PLP Provinsi Kalimantan Tengah berharap, 12 Kabupaten/Kota yang telah memiliki dan yang dibantu penyusunannya di tahun 2018 ini, dokumen pemutahiran SSK tersebut dapat digunakan secara afektif dan respondpsible sebagai dasar kebijakan dan strtegi perencanaan, pembangunan dan pengembangan serta pengelolahan infrastruktur Sanitasi periode 5 tahunan di daerah masing-masing. Dan siap diimplementasi pada taun yang akan datang. Selain itu, untuk penggunaan DAK 2018, agar progres pembangunan sanitasi betul-betul dilaksanakan sasuai denganusulan awal yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh  Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Satker PS-PLP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017. Disamping itu, Pelaksaan DAK harus berpedoman pada Juknis DAK 2018 yang telah ada, sehingga pelaksnaannya tepat mutu dan sasaran.

Tampak hadir Narasumber dalam acara ini adalah Ibu Betri Susilawati, S. Pi Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kasi Penyusunan Rencana Direktorat Pengembangan PLP Rinaldy Pradana, Staf Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan PLP Puji Setiyowati, Staf subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan PLP Rethon Muliana dan Staf Satker PLPBM Khairun.

Workshop ini juga di hadiri Bapedda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Biro Hukum Setda, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Pokja Sanitasi 14 Kab/Kota, Kasatker Satker PSPLP Prov.Kalteng, dan  Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas LHK di 14 Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Tengah, City Fasilitator (CF) Kab.Katingan, Barito Selatan, Gunung Mas dan Barito Utara dan Konsultan Pendamping Pusat PPSP.