Direktorat PPLP Selenggarakan Workshop Akhir Penyiapan Kelembagaan Pengelola Infrastruktur Regional Bidang PLP

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mendorong terciptanya pengelolaan infrastruktur regional sebagai langkah strategis bagi pemerintah kota/kabupaten dalam mengatasi tingginya pembiayaan untuk pengadaan lahan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur bidang PLP. Infrastrutur Regional Bidang PLP yang saat ini sudah berjalan antara lain untuk sektor persampahan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan di Provinsi DIY, TPA Sampah Regional Talumelito di Provinsi Gorontalo, TPA Sampah Regional Sarimukti di Provinsi Jawa Barat, TPA Sampah Regional Payakumbuh di Sumatera Barat dan sebagainya. Untuk sektor air limbah domestik antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung di Provinsi Bali dan IPAL Sewon di Provinsi DI Yogyakarta.

Kegiatan penyiapan kelembagaan infrastruktur regional bidang PLP TA. 2017 bertujuan mendorong lembaga pengelola infrastruktur PLP Regional yang profesional, serta memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan daerah pendampingan Provinsi Aceh, DIY, Bali, dan Sulawesi Utara. Provinsi Aceh menjadi daerah pendampingan karena terdapat TPA Sampah Regional Blang Bintang yang melayani pemrosesan akhir sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, namun sampai saat ini belum beroperasi optimal karena berbagai kendala antara lain belum ada kesepakatan di antara pemerintah daerah yang beregional. Hal yang sama terjadi di TPA Sampah Regional Bangli Provinsi Bali yang melayani pemrosesan akhir sampah dari Kab. Bangli, Klungkung, Karang Asem dan Gianyar. Sementara itu pengelolaan infrastruktur bidang PLP di DIY dan Jawa Barat telah berjalan dengan baik dari aspek regulasi, institusi dan keuangan sehingga kedua provinsi ini menjadi pembelajaran pengelolaan infrastuktur regional bidang PLP. Untuk provinsi Sulawesi Utara, pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan institusi pengelola TPA sampah regional yang akan dibangun tahun 2018.

Workshop akhir Penyiapan Kelembagaan Pengelola Infrastruktur Regional Bidang PLP bertujuan sebagai media pembelajaran bagi seluruh provinsi, kabupaten/kota terkait penyiapan kelembagaan infrastruktur regional Bidang PLP dan pengelolaan infrastruktur regional. Workshop ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 23 – 24 Oktober 2017 yang dibuka oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E. Dalam sambutannya, Dodi Krispratmadi menekankan pentingnya tahapan persiapan dalam pengelolaan infrastruktur regional, dimana dari beberapa infrastruktur regional yang telah dibangun, ditemui beberapa kendala diantaranya pengoperasian yang tidak optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum disepakatinya kerja sama antar kabupaten/kota dan provinsi, belum jelasnya mekanisme penganggaran di daerah terkait operasional infrastruktur regional, penolakan dari pemerintah daerah ataupun masyarakat dimana daerahnya menjadi lokasi terbangunnya infrastruktur regional serta masih kurangnya pengendalian pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan pengelolaan infrastuktur regional. Workshop ini dihadiri oleh pemerintah daerah provinsi Aceh, Bali, Jawa Barat, DIY dan Sulawesi Utara serta provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kab. Banyuasin, dan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang dan Kab. Bangka Tengah yang berencana akan menyelenggarakan TPA sampah regional ke depan agar dapat mempersiapkan secara baik dan lengkap secara administrasi. Turut hadir juga para Satker PSPLP Provinsi Aceh, Bali, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

 

Pelaksanaan workshop dibagi menjadi 3 sesi, pada awal sesi didahului dengan pemaparan dari Direktorat Pengembangan PLP terkait Kebijakan dan Strategi Pencapaian Akses Universal melalui Penyediaan Infrastruktur Regional, dalam paparannya Rinaldy Pradana selaku Kasi Penyusunan Rencana menyampaikan bahwa sampai tahun 2019 direncanakan akan dibangun 11 TPA Sampah Regional di 11 Kabupate/Kota. Selanjutnya Marsaulina Pasaribu selaku Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan menyampaikan Tahapan Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP, dengan peranan penting pemerintah provinsi  dalam pengelolaan infrastruktur regional. Paparan terakhir pada sesi ini adalah penjelasan Sistem Pengelolaan Sampah Regional yang disampaikan oleh Hani Mayana selaku Kasi Pengelolaan Persampahan Wilayah I.

Pada sesi ke dua penyampaian hasil pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Bali terkait dengan penyusunan, dan pendampingan di Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Pembentukan UPTD TPA Regional Mamitarang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Untuk sesi terakhir penyampaian pembelajaran Pengelolaan Infrastruktur Regional di TPA Regional Sarimuksi terutama terkait dengan isi dari dokumen Perjanjian Kerja Sama, mekanisme pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP), kontribusi provinsi dalam pengelolaan TPA Regional dan bagaimana penganggaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan penyaluran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) di Kabupaten Bandung Barat. 

Pasca pelaksanaan workshop ini, Pemerintah Provinsi Aceh akan menindaklanjuti penandatangan PKS yang saat ini sudah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pada kasus TPA Regional Bangli karena terkait pengalihan aset, akan dilakukan advokasi dengan mengundang ahli atau praktisi terkait pengelolaan aset daerah. Untuk pembentukan UPTD TPA Regional Mamitarang, Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan konsultasi dokumen kajian akademis kepada Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah). (Puji-Subdit SK)