WORKSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANPERDA BIDANG PLP PROVINSI JAWA BARAT TA 2017

Mengacu pada UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dan Permen PU No.1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan minimal kepada masyarakat khususnya di bidang sanitasi.

Hal ini searah dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia mencapai 100% akses (universal access) terhadap sanitasi (air limbah dan persampahan). Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai universal access tersebut adalah dengan menyiapkan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di Kabupaten/Kota untuk membentuk regulasi/produk hukum di Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Penanganan pengelolaan air limbah yang belum optimal ini berpotensi menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup, terutama pada pencemaran sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan studi EHRA tahun 2015, kepemilikan jamban pribadi di Kota Depok sudah cukup baik, 98,76% telah membuang limbah tinja manusia di jamban pribadi. Namun demikian masih juga terdapat warga Kota Depok yang membuangnya pada WC yang langsung mengalir ke empang/kolam, ke sungai, ke kebun, ke selokan/parit/got, juga ke lubang galian. 73,19% dari warga yang memiliki tangki septik menyatakan tidak pernah mengosongkan tangki septiknya. Dari total warga yang memiliki tangki septik, hanya 70,77% yang dilayani oleh layanan sedot tinja.

Saat ini pengaturan terkait pengeloaan air limbah di Kota Depok diatur berdasarkan Perwali Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengolahan Air Limbah. Untuk menjawab berbagai permasalahan Air Limbah di Kota Depok, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang bisa menjadi regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang efektif.

Dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat PPLP), melalui Satuan Kerja PSPLP Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Perda Bidang PLP kepada Pemerintah Daerah Kota Depok.

Pada tanggal 10 Oktober 2017 diadakan Workshop Pendampingan Penyusunan Ranperda Bidang PLP Provinsi Jawa Barat TA 2017 di Hotel Santika, Depok. Workshop ini merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda Bidang PLP Provinsi Jawa Barat TA. 2017 dengan tujuan untuk menyepakati Konsep Akhir Ranperda Pengelolaan Air Limbah Kota Depok.

Acara dihadiri oleh 35 peserta terdiri dari berbagai instansi antara lain Tim Persiapan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Depok, Prosda USDP Provinsi Jawa Barat, Camat se-Kota Depok, Tim IUWASH Plus, Tim Bantek LLTT, Komunitas Peduli Ciliwung, Tim Konsultan Individual Pendampingan Penyusunan Ranperda Kota Depok.

Rangkaian acara kegiatan workshop ini antara lain sambutan pembukaan oleh Kasatker PSPLP Prov. Jawa Barat yaitu Bapak Indra Gunawan dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yaitu Bapak Wijayanto dilanjutkan dengan Penyampaian Konsep Rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yakni Bapak Herry Restu Gumelar dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok, Ibu Lienda Rata Nurdianny, dilanjutkan diskusi dan pembahasan Konsep Rancangan Perda dalam rangka Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi oleh Tim Persiapan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kemudian Diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara, Kesimpulan dan Penutupan oleh Kepala Satker PSPLP Provinsi Jawa Barat.

Adapun output dari kegiatan workshop ini adalah berupa Konsep Akhir Naskah Akademik, Konsep Rancangan Perda (R2 menjadi R3), dan Berita Acara Workshop. (Satker PSPLP Jabar)