Foto : Jawa Tengah Dukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Untuk Pelayanan Mayarakat


Jawa Tengah Dukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Untuk Pelayanan Mayarakat

Rendahnya akses penduduk terhadap pelayanan sanitasi antara lain disebabkan oleh belum tersedianya perangkat peraturan dan kelembagaan pengelola sanitasi yang belum profesional. Hal tersebut diungkapkan oleh Hardo Sekretaris Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Jawa Tengah saat membuka acara Kick Of Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPPS), di ruang rapat lantai 6 BAPPEDA Propinsi Jateng, Selasa (22/04).

“Di Provinsi Jateng terdiri dari 32 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS), sedangkan Kabupaten Wonogiri, Semarang dan Tegal tahun 2014 akan dilaksanakan penyusunan MPS,” kata Hardo.

Hardo menjelaskan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi pada umumnya belum menjadi prioritas terutama dalam hal pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemkab/Pemkot juga swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut perlu adanya percepatan dibidang sanitasi yaitu dengan memprioritaskan program-program yang mendukung masalah perbaikan dan pengembangan dibidang sanitasi, oleh karena itu peran Pokja Sanitasi sangat diperlukan. Dalam hal ini Pokja perlu mencermati persyaratan/regulasi setiap tawaran pendanaan, menggali informasi baik pendanaan internal maupun donor, mengawal setiap program dan pendanaan dan mengetahui readiness criteria setiap program yang digulirkan.

jateng2Sementara Suharsono Adi Broto Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Jawa Tengah mengatakan, strategi penanganan sanitasi yang tepat akan membantu peningkatan kualitas layanan sanitasi. Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan infrastruktur pendukung utama perlindungan air baku dan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan.

“Penyediaan infrastruktur sanitasi perlu didukung dengan peraturan  yang jelas,  institusi dan SDM yang handal, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat,” kata Suharsono.

Suharsono menambahkan, diperlukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang memadai dan terpadu yang dituangkan dalam RPIJM dan Memorandum Program. Komitmen Pemda dalam meningkatkan prioritas pembangunan bidang PLP menjadi kunci keberhasilan yang tidak kalah pentingnya.(Randal Jateng/ari)

Print Berita