Tingkatkan Kapasitas Stakeholder Daerah Melalui Sosialisasi Peraturan Bidang PLP

Masih dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi untuk para penentu kebijakan, Direktorat Pengembangan PLP kembali menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman. Sosialisasi ini ditujukan untuk Para Kepala Bappeda Provinsi Se-Indonesia, Kepala Dinas Ke-PU-an Provinsi Se-Indonesia, Kepala Satker Randal Provinsi Se-Indonesia serta Kepala Satker PAMS Provinsi Se-Indonesia Acara ini diselenggarakan terkait masih minimnya informasi produk pengaturan terkait bidang PLP, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang Sanitasi yang masih dalam proses menuju Prolegnas dan beberapa produk pengaturan yang ditetapkan sangat perlu disosialisasikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Acara ini diselenggarakan di Jakarta, Senin (6/7/2015) dan dibuka oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dodi Krispratmadi.

Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah,  Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Koordinator Sekretariat Ditjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, pemerhati Sanitasi Ir. M. Sjukrul Amien, MM, DR. Indra Perwira, S.H.,M.H serta DR. I Made Wahyu W.

Para narasumber menyampaikan materi terkait peraturan-peraturan dalam bidang penyehatan lingkungan permukiman seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang merupakan revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta. Dalam sambutan penutupannya Dodi Krispratmadi berharap agar Sosialisasi ini dapat menjadi pengungkit dalam meningkatkan pelayanan sanitasi kepada masyarakat (RRP).