Dasar Hukum Pembentukan PIP2B

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 84/KPTS/Dc/2013 tentang PIP2B yang mengatur Struktur Organisasi dan Keanggotaannya serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 67/SE/DC/2014 tentang Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).


Layanan Dasar PIP2B

  1. Penyediaan dan Penyebarluasan informasi Bidang Cipta Karya
  2. Pemberian konsultasi teknis dan advokasi terhadap permasalahan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya
  3. Penyediaan dukungan bagi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) bidang Cipta Karya

 

Mitra Kerja PIP2B

  1. Pemerintah / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Kota
  2. Perguruan Tinggi
  3. Asosiasi Profesi
  4. LSM
  5. Industri Konstruksi dan Komponen Bahan Bangunan
  6. Lembaga Pendidikan Kompetensi
  7. Media Massa

 

Sasaran Pembentukan PIP2B

  1. Pembangunan Bidang Cipta Karya memenuhi perizinan dan  sesuai Kaidah Tata Ruang.
  2. Penggunaan Bahan Bangunan sesuai dengan standard yang ditentukan
  3. Peningkatan kualitas pengawasan dan menetapkan standard yang jelas
  4. Menyediakan informasi teknologi pembangunan bidang Cipta Karya
  5. Teknologi terapan