Dulu dikenal dengan Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB), sering pula disebut dengan Building Information Centre (BIC). Dibentuk pada awal Pelita I di kota Jakarta, Bandung, Yogya, Semarang, Surabaya dan Denpasar dimaksudkan untuk mendukung pelayanan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan tata bangunan. Kegiatan operasional BIC tersebut didukung melalui mekanisme proyek dengan dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

Keberadaan BIC saat itu dipandang sangat bermanfaat terutama bagi dunia industri jasa konstruksi, antara lain dengan produknya yang berupa Pedoman Harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan. BIC juga memberikan kontribusi signifikan dalam kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi program perumahan dan tata bangunan kepada masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun demikian pada akhir Pelita V, kegiatan BIC terhenti karena dukungan pembiayaan dari dana APBN tidak lagi tersedia.

Pada periode 2001 s.d. 2003, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dilakukan upaya perintisan kembali keberadaan BIC dengan inisiasi dari Ditjen Perkim, Dep. Kimpraswil. Upaya perintisan kembali BIC diarahkan pelaksanaannya di 30 provinsi. Pada 22 s.d. 23 Agustus 2003 dilakukan Lokakarya Nasional Revitalisasi BIC di Bandung yang dilaksanakan oleh Puslitbang Permukiman dan Provinsi Jawa Barat.

Hasil Lokakarya tersebut adalah:

1.  Adanya kesepakatan nasional tentang perlunya pengembangan BIC di daerah sebagai pusat pelayanan informasi dan pembinaan teknis bidang perumahan & permukiman, termasuk BG; 

2. Dukungan Pemerintah dalam operasional BIC secara bertahap akan dikurangi, dan selanjutnya diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menuju kemandirian BIC tersebut; 

3.  Dilakukan Evaluasi & Monitoring Revitalisasi BIC di 30 provinsi.

Pada tahun anggaran 2007 Direktorat Jenderal Cipta Karya cq. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui satker PTBG yang ada di daerah telah melakukan kegiatan Revitalisasi BIC di lima provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Pengembangan PIP2B selanjutnya pada kota-kota dengan tingkat kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sedang yaitu ibu kota provinsi yang mempunyai tingkat kebutuhan perumahan rata-rata pertahun diatas 13.000 unit, kemudian BIC untuk kota-kota dengan tingkat kebutuhan perumahan dan permukiman relatif rendah yaitu ibu kota provinsi yang mempunyai tingkat kebutuhan perumahan rata-rata pertahun dibawah 13.000 unit.

Intinya PIP2B memberikan kemudahan layanan dan akses untuk mendapatkan informasi kepada para stakeholder bidang keciptakaryaan, Sumatera Barat salah satunya. Sebagai salah satu propinsi yang harus memimiliki keterukuran dalam penyelenggaraan penciptaan bangun.