Pembahasan dalam rangka mematangkan Pergub tersebut difasilitasi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman (Satker Randal) Bengkulu, Senin (17/02/2014). Pembahasan melibatkan para Pengelola PIP2B pusat dan daerah, para Satker bidang Cipta Karya Provinsi Bengkulu, para pejabat fungsional tertentu, para pejabat eselon III dan II di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Anuwar Yasin, mengingatkan peran PIP2B adalah sebagai lembaga publik inovatif sebagai pusat rujukan teknis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an.

“PIP2B dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan menyediakan akses dan layanan informasi teknologi, konsultasi dan advokasi, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku penyelenggaraan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an,” ujarnya.

“Fungsi PIP2B adalah sebagai pusat referensi, pengolahan data, penyebaran informasi dan sumber data primer bidang Cipta Karya,” sambung Anuwar.

Gedung PIP2B berlokasi di kompleks Workshop PU Jalan P. Natadirja Km. 6,5  Kota Bengkulu dengan luas lahan 1.300 m2. Gedung ini berlantai dua dan mencakup ruang-ruang yang mendukung pelaksanaan kegiatannya. Pembiayaan PIP2B dibebankan pada APBN melalui Satker Randal PIP dan Satker PBL.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Amruddin Syino, menghimbau untuk melampirkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada saat penetapan PIP2B. Hal ini sebagai salah satu syarat pembentukan Struktur Organisasi PIP2B. (Tri Lidya_Randal Bengkulu/bcr)