Struktur Organisasi

 

Subdirektorat Perencanaan Teknis

          Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  No. 15/PRT/M/2015, Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  2. Penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan teknis, supervisi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  3. Penyiapan jejaring kemitraan bidang bangunan gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  4. Pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
  5. Pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.  

          Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas Seksi Penyusunan Rencana dan Seksi Analisa Teknis. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya. Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional,         wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Subdirektorat Bangunan Gedung

          Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, Subdirektorat Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis, supervisi, pengelolaan sistem informasi, serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara, dan gedung istana kepresidenan.

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Subdirektorat Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
  3. Penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi di bidang penataan bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
  4. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan bangunan gedung;
  5. Pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara;
  6. Pengelolaan sistem informasi bangunan gedung; dan
  7. Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.      

          Subdirektorat Bangunan Gedung terdiri atas Seksi Bangunan Gedung Umum dan Seksi Bangunan Gedung Negara. Seksi Bangunan Gedung Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum. Seksi Bangunan Gedung Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung Negara dan fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara

          Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan penatausahaan rumah negara.

 

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang rumah negara;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah negara;
  3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rumah negara;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib Penyelenggaraan rumah negara; dan
  5. Pelaksanaan penatausahaan rumah negara Golongan III.

          Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara terdiri atas Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek). Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

          Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya, serta pengembangan jejaring kemitraan.

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
  4. Inventarisasi data kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
  5. Pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

          Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus terdiri atas Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan

          Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria, pengembangan jejaring kemitraan, penguatan kapasitas, dan pembinaan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan.

          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
  2. Pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
  3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
  4. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
  5. Pelembagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
  6. Pengembangan jejaring kemitraan di bidang pengaturan dan kelembagaan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
  7. Pembinaan sumber daya manusia di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

          Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan terdiri atas Seksi Standarisasi dan Seksi Kelembagaan. Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, serta fasilitasi penguatan kapasitas dan pelembagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Subbagian Tata Usaha

          Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.