Sejarah

BINA PENATAAN BANGUNAN DARI MASA KE MASA

Direktorat Bina Penataan Bangunan memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan, dan pengelolaan rumah negara.
Cikal bakal terbentuknya Direktorat Bina Penataan Bangunan pada tahun 1970 dimulai pada saat masih bernama Direktorat Tata Bangunan. Pada masa itu, Kementerian PUPR masih bernama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang struktur organisasi dibawahnya untuk tingkat esselon I salah satunya terdapat Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tingkat esselon II terdapat Direktorat Tata Bangunan. Pada saat itu Jawatan Gedung Negara (JGN) dan Jawatan Gedung Negara Daerah (JGND) menjadi struktur organisasi dibawah naungan Direktorat Tata Bangunan. 

Tugas dari Direktorat Tata Bangunan yaitu sebagai penyelenggara bangunan gedung negara yang mengurus Gedung Kantor dan Rumah Dinas. Dalam perkembangannya, pada tahun 1980-an mulai dipikirkan langkah penanganan bangunan gedung umum. Sehingga tugas Direktorat Tata Bangunan tidak terbatas pada penyelenggaraan bangunan gedung negara melainkan juga pada bangunan gedung umum.

Bencana kebakaran yang sering terjadi terutama di DKI Jakarta pada tahun itu menuntut pemerintah melalui Direktorat Tata Bangunan untuk melakukan upaya tindakan konkret, yang  salah satunya adalah bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil PU Prov DKI  untuk melakukan pengecekan kelengkapan bangunan gedung terhadap pencegahan bahaya kebakaran ke beberapa bangunan gedung umum dan bangunan gedung pemerintah diwilayah DKI Jakarta. Selanjutnya terkait pencegahan kebakaran juga ditindaklanjuti dengan menyusun Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 Tahun 1985. Kerjasama dalam pengecekan tersebut dilakukan tidak hanya di DKI Jakarta melainkan secara bertahap ke kota besar  ibu kota propinsi di seluruh Indonesia.

Direktorat Tata Bangunan, disamping mendapatkan tugas dalam penyelengaraan pembangunan bangunan gedung negara untuk departemen lainnya melalui pengelola teknis juga mendapatkan tugas untuk secara khusus menangani pembangunan Rumah Sakit, sekolah (SMP dan SMA). . Dalam pelaksanaannya, staf dari Direktorat Tata Bangunan sebagai Pemimin Proyek yang secara operasional dilaksanakan berdasarkan  Surat Keputusan Bersama  3 Menteri.
Di Tahun 1995 karena adanya reorganisasi maka struktur organisasi Direktorat Tata Bangunan yang pada mulanya setingkat dengan esselon II berubah menjadi esselon III (setingkat Sub Direktorat) dibawah Direktorat Bina Teknik. Pada masa ini, pengurusan rumah dinas tidak menjadi satu kesatuan dengan Sub Direktorat Tata Bangunan melainkan dipisahkan sendiri menjadi Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Negara. Stuktur organisasi ini berlangsung sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Reorganisasi tingkat Departemen terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid tahun 1999, dimana Departemen Pekerjaan Umum dipisah menjadi Departemen Pengembangan Prasarana Wilayah (Kimbangwil) dan Kementerian Negara Pekerjaan Umum (Meneg PU). Hal ini berimbas pada struktur organisasi dibawahnya yang menyebabkan Direktorat Bina Teknik dipecah dan masuk kedalam struktur organisasi Departemen Kimbangwil dan Meneg PU.  Pada tahun 2000, Meneg PU dibubarkan dan bergabung dengan Kimbangwil yang mengalami pergantian nama menjadi Departemen Permukiman dan Prasaran Wilayah (Kimpraswil) sampai dengan akhir tahun 2004.

Pada saat pemisahan Departemen Kimbangwil dengan Meneng PU, terbit beberapa peraturan diantaranya tentang Kebakaran dan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung pada pertengahan tahun 2000 serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pada tahun 2005, Departemen Kimpraswil berubah nama menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan pada tahun 2009 berubah lagi menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu tingkat esselon II. Pada masa ini, Direktorat Bina Teknik berubah nama menjadi Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan tugas melakukan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara.

Produk pengaturan yang terbit pada tahun 2005 adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002 (PPBG). 
Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2015 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan berubah nama menjadi Direktorat Bina Penataan Bangunan yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan.

Fakta Bang Unan

Benteng Vrederburg terletak di sekitar titik nol Yogyakarta dan sekarang dijadikan sebuah museum. Dahulu, benteng yang dibangun dengan bentuk persegi dengan empat sudut yang memiliki menara pantau ini dijadikan pusat pertahanan dan pemerintahan residen Belanda.

Tanya Jawab Kepada Bang Unan


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktoran Bina Penataan Bangunan

Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Phone : (021) 727-97233
Fax : (021) 727-97233
Email : rentekturpbl@gmail.com

Statistik Pengunjung

Visitor : 1
Hits : 76510
Today : 22
Online : 1