Jumat, 22 Oktober 2021

Kemudahan Bangunan Gedung Untuk Persamaan Hak Warga Negara

AK - Rabu, 25 Agustus 2021
Ran Disabilitas

Jakarta- Kebijakan penyediaan infrastruktur inklusif bagi penyandang disbilitas melalui pemenuhan standar kemudahan pada bangunan gedung merupakan amanat dari UUD 1945 untuk persamaan hak warga negara, dan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif, termasuk dalam kemudahan aksesibilitas pada bangunan gedung,” ungkap Boby Ali Azhari, Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya. Boby mengungkapkan hal itu dalam acara webinar bertajuk Rencana Aksi Nasional: Memasuki Era Perluasan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (24/08).

Acara webinar ini dibuka oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dihadiri Kirsten Bishop, Minister Counsellor, Governance and Human Development, The Australian Embassy, dan beberapa pembicara dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek dan Kementerian Ketenagakerjaan serta dari lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan pembangunan inklusif untuk penyandang disabilitas seperti KOMPAK Gender Equality and Social Inclusion (GESI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

Webinar sehari ini merupakan sarana untuk diseminasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut tercantum Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Kementerian/Lembaga untuk berperan dalam ketercapaian Kegiatan dan Indikator Capaian dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), serta meningkatkan perhatian masyarakat umum terkait dengan isu penghormatan, pelindungan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas.

“Melalui forum ini, kami berharap langkah nyata dalam pemenuhan aksesibilitas pada bangunan gedung dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dan publikasi regulasi, fasilitasi pembangunan aksesibilitas fisik sebagai percontohan, dan bantuan teknis dalam pembangunan bangunan gedung negara serta rekomendasi untuk menerapkan pemenuhan fasilitas aksesibilitas,” harap Boby. (*bhima/bpb)

 

Berita Terkini