Selasa, 30 November 2021

Rekonsiliasi Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara dengan Satminkal Kementerian PUPR – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

AK - Senin, 7 Sepember 2020
Rekonsiliasi BMN berupa Rumah Negara dengan Satminkal Kementerian PUPR- Ditjen SDA

Jakarta – Dalam rangka melaksanakan penatausahaan Rumah Negara Golongan III yang lebih baik khususnya di lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan menggelar “Rekonsiliasi Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara dengan Satminkal Kementerian PUPR – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air”. Pelaksanaan Rekonsiliasi dilaksanakan Pada hari Rabu (02/09/2020) yang diikuti oleh Satminkal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengundang 37 (tiga puluh tujuh) unit balai di lingkungan Ditjen SDA serta unit Sekretariat Direktorat Jenderal, dimana pada saat pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh 27 undangan yang diikuti langsung di tempat oleh 8 Balai Wilayah Sungai dan 1 unit Sesditjen SDA sedangkan 16 Balai Wilayah Sungai mengikuti melalui Zoom Meeting Teleconference. Dalam menjalankan kegiatan, pertemuan ini sudah menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimana seluruh peserta dan panitia sejumlah 24 orang wajib melakukan pengukuran suhu tubuh dan mengikuti rapid test. Hasil pengukuran menunjukkan seluruh peserta memiliki suhu tubuh dibawah 37,2oc dan seluruh hasil rapid test non reaktif. Selama kegiatan berlangsung peserta juga wajib menjaga jarak serta mengenakan masker dan faceshield. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Ir. Diana Kusumastuti, MT. melalui Zoom Meeting Teleconference.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Ir. Diana Kusumastuti, MT melalui sambutannya menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terdapat aset negara berupa Rumah Negara Golongan III yang masih tercatat dalam SIMAK-BMN. “Berdasarkan PMK Nomor 138/PMK.06/2010 RNG III seharusnya dicatat sebagai BMN Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan Bangunan sebagai Kuasa Pengguna Barang RNG III”, ujar Diana Kusumastuti melalui Teleconference Zoom Meeting.

Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menyinggung beberapa hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan pencatatan BMN berupa Rumah Negara ini. “Saya mendapatkan gambaran bahwa terdapat beberapa hal, kalau boleh saya sebut sebagai penyebab permasalahan pencatatan BMN ini, diantaranya: belum ada peraturan baik secara nasional maupun internal instansi yang mengatur mengenai penatausahaan aset, dengan terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN saat ini masih merupakan masa transisi atau penyesuaian di tengah proses pengelolaan aset, terjadinya perubahan organisasi Kementerian/Lembaga dari waktu ke waktu,  proses kaderisasi Petugas BMN yang tidak berlangsung ‘mulus’”, imbuh Direktur Bina Penataan Bangunan ini.

Pada pembukaan kegiatan Rekonsiliasi ini, Diana Kusumastuti menuturkan bahwa disinilah letak arti-pentingnya kegiatan semacam ini, dimana berbagai pihak dapat duduk bersama mengkomunikasikan dan mendiskusikan berbagai permasalahan BMN berupa rumah Negara dan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Sehingga apabila ada temuan Auditor dapat ditindaklanjuti secara bertahap menuju penatausahaan BMN yang semakin baik, tertib, efisien, dan akuntabel.

Dalam kegiatan ini, turut juga mengundang Narasumber dari internal Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR agar bisa memberikan informasi guna memantapkan persamaan persepsi tentang penatausahaan Rumah Negara, yaitu:

  1. Pengelolaan Rumah Negara Golongan III oleh Kasubdit Bangunan Gedung dan Rumah Negara – Luciana Angelin Narua, ST., MP.
  2. Penetapan Status Penggunaan, Alih Status Penggunaan, dan Hibah Barang Milik Negara oleh Kepala Bagian Pengelolaan BMN I, Biro Pengelolaan BMN - Nina Handajani, ST., MT.
  3. Penatausahaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Golongan III oleh Sub Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Rumah Negara – Andry Marulitua, SH.

Direktur Bina Penataan Bangunan berharap hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data Rumah Negara nantinya dapat ditindaklanjuti tuntas dengan proses-proses internal Satminkal, baik berupa reklasifikasi atau penghapusan, maupun proses serah-terima dengan Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan Bangunan. “Oleh karena itu, dalam hal masih diperlukan upaya bersama pasca pelaksanaan kegiatan ini, saya mohon kepada Ibu/Bapak sekalian agar dapat dilakukan tindak lanjut secara intensif baik di internal Satminkal Ibu/Bapak maupun dengan Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan Bangunan”, tutup Diana Kusumastuti. (*AMS/ECP/ACS)

Berita Terkini