Bangunan Gedung Negara Harus Dilaksanakan Secara Tertib dan Andal

Fitya Intan - Rabu, 4 Sepember 2019
Sesi Pleno Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019

Bangunan Gedung merupakan bagian dari kehidupan manusia dimana sebagian besar aktifitas manusia dilakukan. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai fungsinya, serta memenuhi persyaratan administrasif dan teknis yang menjamin keandalan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Dalam rangka mendorong kepatuhan dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut, khususnya untuk Bangunan Gedung Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, sesuai dengan amanat dalam Permen PUPR No.  22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, menyelenggarakan kegiatan Klinik Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Wilayah Barat, pada Hari Selasa dan Rabu, 3 – 4 September 2019 di Arosa Hotel Jakarta.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip keandalan bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, dan mudah.

Rangkaian kegiatan didahului dengan laporan oleh ketua penyelenggara kegiatan, Kasi Gedung Negara, Wahyu Imam Santoso dan dilanjutkan dengan pembukaan sekaligus sambutan dari Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana Kusumastuti.

Berdasarkan keterangan ketua penyelenggara, Wahyu Imam Santoso, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung negara dari 12 Provinsi, perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di wilayah barat. Sebanyak 59 peserta dari 96 peserta undangan hadir dalam kegiatan ini.

Selanjutnya, Diana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bangunan Gedung Negara tidak hanya harus memenuhi aspek teknis namun juga memenuhi aspek administratif dalam pengadaannya. Hal tersebut akan berdampak terhadap tingginya angka pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, saat ini telah diatur dalam peraturan terbaru yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Menyikapi hal tersebut, Kementerian PUPR melaksanakan penyesuaian produk pengaturan berupa Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 ini juga merupakan salah satu tindakan preventif Kementerian PUPR terhadap berbagai macam resiko dan permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Diana juga menyampaikan bahwa BPPW memiliki peran penting terkait tugas dan fungsinya, sehingga penting untuk memahami penyelenggaraan bangunan gedung, Kedepan diharapkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Kegiatan ini juga tidak hanya dilaksanakan di wilayah barat, nantinya wilayah tengah dan timur juga akan dilaksanakan kegiatan yang sama agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat dilaksanakan secara tertib.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pleno terkait Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang di sampaikan oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Putut Marhayudi dan dimoderatori oleh Kasi Gedung Umum, Kusrianti.

Dalam penjelasannya Putut menyampaikan sesuai pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah.

Pada hari ke dua rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan pleno terkait Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, seluruh peserta yang hadir dapat memahami dan mampu melakukan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang andal serta memenuhi persyaratan teknis dan administratif. 

Berita Terkini

Infografis Bina Penataan Bangunan

Fakta Bang Unan

Struktur Pasar Johar disebut struktur cendawan karena bentuk puncak kolomnya yang menyerupai jamur. Pasar Johar dibangun sejak 1938 dan dirancang oleh Henry Thomas Karsten

Tanya Jawab Kepada Bang Unan


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktoran Bina Penataan Bangunan

Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Phone : (021) 727-97233
Fax : (021) 727-97233
Email : rentekturpbl@gmail.com

Statistik Pengunjung

Visitor : 1
Hits : 76518
Today : 30
Online : 1