Pendalaman IMB, SLF dan Pelatihan SIMBG di Regional Sulawesi dan Rekonsiliasi Regional Timur Rumah Negara Golongan III

Galih Fauzi - Minggu, 1 Sepember 2019
Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan Dit.BPB sedang memberikan Paparan Materi

Pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai amanat dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014, perlu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan bangunan gedung. IMB dan SLF memiliki peran untuk mengontrol pembangunan bangunan gedung di kabupaten/kota. Begitu pula dengan TABG yang juga memiliki peran penting dalam proses penertbitan IMB dan SLF, memastikan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dipenuhi dalam dokumen perencanaan bangunan gedung, terutama untuk bangunan gedung kepentingan umum.

Kementerian PUPR telah memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan bangunan gedung melalui ditetapkannya Permen PUPR No. 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Sistem Informasi ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.   

Sebagai bagian dari bangunan gedung negara, rumah negara juga menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, khususnya dalam pengelolaan rumah negara golongan III. Dalam menghadapi tantangan pengelolaan Rumah Negara Golongan III, Direktorat Bina Penataan Bangunan memiliki 3 (tiga) kegiatan yang dapat menindaklanjuti tantangan rumah Negara golongan III, yaitu diantaranya adalah Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal), Pengembangan SIRN dan Rekonsiliasi Data.

Melanjutkan rangkaian kegiatan Pendalaman Materi IMB, SLF dan TABG dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) bagi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendorong implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 sekaligus mendorong penyelenggaraan IMB dan SLF secara online dan serta menindaklanjuti tantangan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III, Direktorat Bina Penataan Bangunan kembali menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Tim Ahli Bangunan Gedung serta Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)  Kabupaten/Kota Regional Sulawesi dan Rekonsiliasi Regional Timur Pengelolaan Rumah Negara Golongan III Tahun 2019 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu-Kamis, 28 - 29 Agustus 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung dan dinas perizinan dari 16 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta tingkat permohonan IMB dan SLF yang cukup tinggi dari masyarakat dan dunia usaha, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Regional Pulau Sulawesi dan Regional Timur serta Dinas Provinsi Regional Timur.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Wahyu Kusumosusanto, yang mewakili Direktur Bina Penataan Bangunan dan  dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Firda.

  

Wahyu dalam sambutannya menyampaikan bahwa keandalan bangunan gedung diperlukan sebagai prasyaratan bagi terbitnya sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung. Keandalan bangunan gedung ini hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib administrasi dan teknis, yaitu setiap bangunan gedung memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum dilaksanakan konstruksi serta mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) setelah dibangun dan sebelum masa pemanfaatannya dan didukung oleh SIMBG agar dapat terwujud standardisasi layanan, mendekatkan layanan kepada masyarakat, memangkas birokrasi, memberikan kepastian waktu layanan, dan adanya sistem pengendalian layanan, yang pada akhirnya terwujud keandalan bangunan gedung.

Wahyu juga menyampaikan bahwa Pengelolaan Rumah Negara juga perlu diperhatikan terkait PNBP dan Penatausahaan BMN yang banyak ditemui permasalahan-permasalahan sehingga harus segera ditindaklanjuti

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa, BPPW memiliki peran penting terkait tugas dan fungsinya, sehingga penting untuk memahami ketentuan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, Kedepan diharapkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya terkait proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG maupun Rumah Negara Golongan III.

Pada kesempatan ini pula secara simbolis dilaksanakan Penyerahan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III  dan Surat Keputusan Pelepasan Hak Atas Tanahnya oleh Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara, Luciana Angelin Narua, didampingi oleh Ketua Pokja Saber Pungli PUPR dan Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN kepada  Abdul HAfid Pallentung, Najamuddin Djafar dan Hj. Nurida.

Pada hari ke dua rangkaian kegiatan ini akan dilakukan simulasi proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG, yang melatih TABG dari kabupaten/kota yang hadir.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota dan peserta dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnyaserta mengetahui dan mampu melakukan pelayanan penerbitan IMB dan SLF sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan SIMBG maupun menindaklanjuti permasalahan Rumah Negara Golongan III secara maksimal dalam proses tersebut. (*IF/Rentek)

Berita Terkini

Infografis Bina Penataan Bangunan

Fakta Bang Unan

Masjid Istiqlal (arti harfiah: Masjid Merdeka) adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, di Timur Laut Lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional (Monas), di pusat ibukota Jakarta. Di seberang Timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. .Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja antikarat.

Tanya Jawab Kepada Bang Unan


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktoran Bina Penataan Bangunan

Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Phone : (021) 727-97233
Fax : (021) 727-97233
Email : rentekturpbl@gmail.com

Statistik Pengunjung

Visitor : 1
Hits : 76512
Today : 24
Online : 1