Umum

68 Kabupaten/Kota Regional Jawa dan Kalimantan Disiapkan untuk Mengimplementasikan IMB dan SLF

Oleh Hery Wahdaniyat Rabu, 31 Juli 2019 | 13:52 WIB
68 Kabupaten/Kota Regional Jawa dan Kalimantan Disiapkan untuk Mengimplementasikan IMB dan SLF
68 Kabupaten/Kota Regional Jawa dan Kalimantan Disiapkan untuk Mengimplementasikan IMB dan SLF

Melanjutkan rangkaian kegiatan Pendalaman Materi IMB, SLF dan TABG dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) bagi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendorong implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 sekaligus mendorong penyelenggaraan IMB dan SLF secara online, Direktorat Bina Penataan Bangunan kembali menyelenggarakan kegiatan pendalaman materi dan pelatihan tersebut di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu dan Kamis, 31 Juli – 1 Agustus 2019 untuk Kabupaten/Kota di Regional Jawa dan Kalimantan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung dan dinas perizinan dari 68 Kabupaten/Kota. Pemilihan peserta yang diprioritaskan  adalah Kabupaten/kota di Regional Jawa dan Kalimantan yang sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta tingkat permohonan IMB dan SLF yang cukup tinggi dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Regional Pulau Jawa dan Kalimantan.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana Kusumastuti dan  dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Fajar Joyo Adikusumo, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

                     

Diana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan  gedung sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUBG perlu menjadi priroritas dalam penyelenggaraan bangunan gedung, oleh karena itu IMB dan SLF harus memiliki fungsi kontrol terhadap pembangunan bangunan gedung di kabupaten/kota. Sama halnya dengan pentingnya pemanfaatan SIMBG bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan standardisasi layanan, mendekatkan layanan kepada masyarakat, memangkas birokrasi, memberikan kepastian waktu layanan, dan adanya sistem pengendalian layanan, yang pada akhirnya terwujud keandalan bangunan gedung.

Lebih lanjut Diana menyampaikan bahwa BPPW memiliki peran penting terkait tugas dan fungsinya, sehingga penting untuk memahami ketentuan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, Kedepan diharapkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung, khususnya terkait proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG.

Dalam sesi pleno, Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan, Wahyu Kusumosusanto, dan perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Abdul Aziz, menyampaikan terkait landasan hukum dan pembagian peran dinas di kabupaten/kota dalam penyelenggaran bangunan gedung khususnya IMB dan SLF melalui SIMBG.

Pada hari ke dua rangkaian kegiatan ini akan dilakukan simulasi proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG, yang melatih TABG dari kabupaten/kota yang hadir.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pemerintah kabupaten/kota mengetahui dan mampu melakukan pelayanan penerbitan IMB dan SLF sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan SIMBG secara maksimal dalam proses tersebut. (*IW/Rentek)