Umum

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Direktorat Bina Penataan Bangunan Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Oleh AK Selasa, 26 Februari 2019 | 17:09 WIB
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Direktorat Bina Penataan Bangunan Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Direktorat Bina Penataan Bangunan Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Jakarta- Menghadapi tantangan perkembangan Revolusi Industri 4.0, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan kualitas layanan infrastruktur permukiman yang andal. Melalui Pameran dan Mini Talkshow PUPR 4.0 yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya di Jakarta selama 5 (lima) hari sejak tanggal 25 Februari, bertujuan agar publikasi produk dan inovasi Kementerian PUPR yang mengedepankan layanan berbasis internet (otomatisasi, Internet of Things/IoT, Cloud Computing, dan berbagai produk inovasi lainnya) dapat dinikmati oleh masyarakat serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Hari kedua pelaksanaan kegiatan Pameran dan Mini Talkshow PUPR 4.0, salah satunya diisi oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan yang dilaksanakan sejak pagi hari melalui Pelatihan SIM Bangunan Gedung (SIMBG) hingga Mini Talkshow dengan tema Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam SIMBG yang dilaksanakan pada siang hari.

SIMBG dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan perizinan IMB yang dilakukan oleh Kementerian PUPR kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di daerah, standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia, serta penyederhanaan dan kemudahan proses perizinan IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai Tools penting Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung, SIMBG merupakan suatu bentuk reformasi penyelenggaraan bangunan gedung melalui perizinan di Indonesia.

“Kementerian PUPR menginisiasi pembuatan software berbasis web untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan langsung terhadap masyarakat,” ungkap Wahyu Kusumosusanto selaku Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan membuka Pelatihan SIMBG, Selasa, (26/02) di Jakarta. Pelaksanaan implementasi regulasi di tingkat daerah membutuhkan komitmen antar Kementerian/Lembaga (K/L) serta komitmen pendanaan.

SIMBG merupakan sistem berbasis online yang diperuntukan untuk mendukung pelayanan Pemerintah dan Pemda dalam hal penerbitan IMB dan SLF serta perpanjangannya yang merupakan rangkaian sistem kendali terhadap penyelenggaraan bangunan gedung. Sistem ini didesain dengan maksud mempermudah tugas Pemda serta masyarakat. Pelatihan SIMBG ini dihadiri oleh seluruh Dinas Teknis terkait serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP di seluruh Indonesia dengan arahan narasumber Direktorat Bina Penataan Bangunan, Rogydesa Sjambas, Kasi Kelembagaan, Subdit Standardisasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka menambah pemahaman peserta pelatihan, Direktorat Bina Penataan Bangunan juga melaksanakan Mini Talkshow dengan tema Penyelenggaraan IMB dan SLF dalam SIMBG dengan mengundang narasumber yang terdiri dari Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekktronik, IMB merupakan salah satu izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki atau menguasai prasana, setelah Lembaga OSS menerbitkan IMB.

Pelayanan perizinan secara elektronik dilaksanakan melalui 2 (dua) aplikasi website yaitu SIMBG yang merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF dan sistem pendataan bangunan gedung baik untuk kepentingan berusaha maupun non berusaha serta OSS yang merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dan diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusaha. (AK/*rentek)