Umum

Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana

Oleh AK Kamis, 22 November 2018 | 15:52 WIB
Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana
Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana

Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan infrastruktur yang andal, termasuk andal terhadap kebencanaan. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat di segala bidang kehidupan seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, serta kesehatan. Oleh sebab itu Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana, di Jakarta 21 November 2018 yang memiliki tujuan agar output yang dihasilkan berupa rumusan saran dan masukan untuk pengkayaan materi kebijakan dan arah program selanjutnya dalam rangka mewujudkan infrastruktur serta permukiman yang tangguh bencana.  

 

Arah kebijakan pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah dan salah satunya berkaitan dengan kebencanaan, yaitu  mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana melalui internalisasi pengurangan risiko bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

 

Kondisi geografis, geologis, dan hidrologis di sebagian besar wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana yang datang secara tiba-tiba maupun melalui proses secara perlahan. Gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi yang kerap mengancam keselamatan jiwa manusia dan menimbulkan kerusakan secara masif merupakan konsekuensi logis dari letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik serta jalur cincin api (ring of fire). Selain itu banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung datang silih berganti membuktikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam (natural disaster).

 

“Maka dari itu pembangunan yang kita laksanakan haruslah berbasis pada peta potensi kebencanaan yang diaplikasikan ke dalam dokumen peraturan dan perencanaan kita,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia yang terbaru di tahun 2017 yang disusun oleh Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, Balitbang, Kementerian PUPR. Sejak terbitnya Peta Hazard Gempa Indonesia 2010 sampai dengan enam tahun berikutnya, sesuai dengan rekomendasi dalam laporan Peta Hazard Gempa Indonesia 2010, maka pada tahun 2017 Kementerian PUPR telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia yang terbaru. Pemutakhiran dilakukan dengan mengikuti perkembangan terkini ilmu dan teknologi kegempaan, dengan mempertimbangkan antara lain, penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa yang baru berdasarkan aspek geologi, aspek geodesi, aspek seismologi dan instrumentasi, adanya informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan, baik secara aktif yang belum terkuantifikasi dengan baik saat penyusunan Peta Hazard Gempa Indonesia 2010, maupun sesar-sesar aktif baru yang terkuatifikasi dengan lebih baik berdasarkan penelitian lapangan, ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik dan penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat.

 

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah bahwa seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar/vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif terkait dengan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi. Pemerintah dalam menjamin keandalan bangunan gedung selain melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan bangunan gedung dengan kriteria tertentu untuk mengurangi potensi kegagalan bangunan gedung yang menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian material dalam jumlah besar dengan membentuk Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG). (*kompuck)