Bangunan Gedung

Konsultasi Teknis Perhitungan Sewa Rumah Negara Golongan III

Oleh AK Selasa, 23 Oktober 2018 | 09:48 WIB
Konsultasi Teknis Perhitungan Sewa Rumah Negara Golongan III
Konsultasi Teknis Perhitungan Sewa Rumah Negara Golongan III

Bali -Untuk memberikan pemahaman mendalam dan persamaan persepsi dalam melakukan perhitungan sewa rumah negara serta mendukung tertibnya penerapan perhitungan sewa rumah negara berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Perhitungan Sewa Rumah Negara Golongan III, Kamis 18 Oktober 2018 di Prime Plaza Hotel Sanur.

Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara Bapak Budi Prastowo, ST., MT. mewakili Direktur Bina Penataan Bangunan, dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini penetapan sewa Rumah Negara masih terdapat kendala antara lain terkait dengan perhitungan sewa rumah negara. Hal ini disebabkan akibat SDM yang terbatas baik jumlah maupun kompetensinya.

Acara ini menghadirkan narasumber Bapak/Ibu Pejabat/Pegawai dari Direktorat Bina Penataan Bangunan cq. Subdit Pengelolaan Rumah Negara, dengan dihadiri oleh Bapak/Ibu Petugas Pengelolaan Rumah Negara Golongan III seluruh Indonesia. Peserta yang hadir adalah 93 orang dari jumlah total 99 (sembilan puluh sembilan) undangan dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, terdiri dari unsur Dinas PU/Dinas Teknis dan Satker PBL Provinsi. Ada 2 (dua) Provinsi yang belum dapat hadir bergabung, yaitu Provinsi Kaltara (Tarakan) dan Sulteng (Palu).

Kegiatan Konsultasi Teknis Perhitungan Sewa Rumah Negara Golongan III ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Bapak Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si. Materi yang akan diberikan pada kegiatan ini yaitu:

  1. Kebijakan Umum Pengelolaan Rumah Negara Golongan III oleh Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara – Budi Prastowo, ST., MT.;
  2. Gambaran Umum Situasi Pengelolaan Rumah Negara Golongan III oleh Kepala Seksi Wilayah II Subdit Pengelolaan Rumah Negara – Dewi Andriana, ST., MT.
  3. Tata Cara Perhitungan Sewa Rumah Negara oleh Betty Helene, SH dan Andry Marulitua, SH

Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan agar personil yang menangani penatausahaan rumah negara paham dan segera mengimplementasikan dalam kegiatan perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di Kementerian/Lembaga masing-masing, maupun terkait perhitungan sewa Rumah Negara Golongan III oleh Kementerian PUPR, sehingga terciptanya Pelayanan Kementerian/Lembaga yang memungut PNBP semakin transparan, akuntabel, dan professional (prime services). (*ams/prn)