Bangunan Gedung

Kampanye UUBG Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di NTT

Oleh AK Selasa, 23 Oktober 2018 | 09:49 WIB
Kampanye UUBG Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di NTT
Kampanye UUBG Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di NTT

Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Kampanye Publik tentang Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan di Kupang, Selasa (25/09/2018). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang diwaliki Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaaan Dinas PRKP Provinsi NTT Stefanus De Rosari.

Stefanus menyampaikan beberapa permasalahan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan yang sering muncul di lingkungan permukiman yaitu pertumbuhan pembangunan fisik yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan karena tidak disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Apabila itu terjadi maka daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi, politik dan sosial budaya lambat laun tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali. Selain itu, masih rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam penyelenggaraaan bangunan gedung dan penataan bangunan termasuk gedung dan rumah negara juga mempunyai andil yang cukup besar dalam pencapaian penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan yang selaras dan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. 

“Dalam beberapa tahun terakhir ini, apresiasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) cukup menggembirakan. Hal ini seiring adanya keinginan untuk menciptakan bangunan dan lingkungan yang lebih berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan,” kata Stefanus. 

Stefanus menambahkan Satuan Non Vertikal Tertentu Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan (SNVT PBL) sebagai salah satu unit dalam Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menempatkan SNVT PBL sebagai pembina bangunan gedung dan penataan bangunan di daerah. 

“Untuk efektivitas bangunan gedung dan penataan bangunan agar tercapai visi PBL, yaitu terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang fungsional, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diselenggarakan secara tertib, didukung peran masyarakat untuk menjamin kemanfaatan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat, diperlukan interaksi dengan pihak-pihak yang terkait. Interaksi ini dilakukan melalui upaya konsultasi teknis peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan, diikuti dengan kegiatan kampanye publik untuk menyegarkan kembali semangat diundangkannya undang-undang bangunan gedung,” tutur Stefanus.

Acara dihadiri oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, para Rektor Akademi Universitas di NTT, Asosiasi Profesi IAI. (randalntt/ari)