BERITA

23.09.2019

Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Yang Merupakan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, Serta Mudah Diakses Dan Dibagipakaikan Antar Instansi Pusat Dan Daerah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara Menyelenggarakan Workshop Pembinaan Satu Data Di Ternate, Selasa (17/09/2019). Kegiatan Tersebut Melibatkan Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim Dan Bappeda 10 Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Dan Narasumber Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

23.09.2019

Berlandaskan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan, Dengan Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pengelolaan Data Bidang Cipta Karya Memiliki Misi Strategis Dalam Mendukung Revolusi Industri 4.0.

23.09.2019

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Melakukan Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman. Satu Data Merupakan Salah Satu Cara Pemerintah Guna Membenahi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Data, Hal Tersebut Sesuai Dengan Yang Diamanatkan Dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Acara Tersebut Berlangsung Pada Rabu (18/09/2019) Di Kota Serang.

20.09.2019

Dalam Rangka Kebijakan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Untuk Mendukung Pembangunan Database Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah (BPPW Jateng) Mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 Dan Persiapan Kegiatan TA. 2020 Selama 2 Hari Tanggal 09-10 September 2019 Di Hotel Lor In Solo.

20.09.2019

(17/09/19) Sehubungan Dengan Adanya Sosialisasi Yang Mendukung Pengaturan Satu Data Indonesia Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Balai PPW Jabar Menyelenggarakan Kegiatan Konsolidasi Penyelenggara Prasarana Permukiman Bidang Cipta Karya Wilayah Jawa Barat Pada Tanggal 17-19 September 2019 Bertempat Di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas Bandung. Peserta Kegiatan Konsolidasi Berjumlah 210 Peserta Tersebar Dari 27 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.

20.09.2019

Workshop Konsolidasi Satu Data Bidang Cipta Karya Pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur
  3. permukiman;
  4. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  5. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK