BERITA

5.05.2021

Dalam Rangka Meningkatkan Akses Air Minum Aman Bagi Masyarakat DKI Jakarta Dan Wilayah Sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Melakukan Upaya Percepatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong Ditandai Dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Yang Diwakili Oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti Dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Yaitu PT Karian Water Services Dan Perjanjian Penjaminan Antara BUP Dengan Badan Usaha Penjamin Yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Kamis (29/04/2021).

5.05.2021

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BKAD Program PISEW TA 2021 Di Provinsi Kalimantan Selatan Antara PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Noor Dewi Sari Dan Perwakilan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Dari 5 Kabupaten Pada 14 Kecamatan Yang Disaksikan Oleh Kepala BPPW Kalimantan Selatan Dardjat Widjunarso, Beberapa Waktu Lalu.

5.05.2021

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan Melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Yang Diikuti 13 SKPD Terkait Dari Kabupaten/kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Secara Daring, Senin (26/04/2021).

27.04.2021

Ditjen Cipta Karya Melaksanakan Lokalatih Fasilitator Untuk Keberlanjutan Program Pamsimas TA 2021 Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin Yang Diikuti 182 Fasilitator, Senin, (19/04/2021). Kegiatan Dibuka Oleh Kasubag TU Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan Gina Leonita. Gina Mengharapkan Pasca Kegiatan Ini Fasilitator Masyarakat Menindaklanjuti Dan Menerapkan Ilmu Yang Didapat Dan Berkomitmen Dalam Melaksanakan Tugas Pendampingan Untuk Menunjang Keberlanjutan Program Dan Tercapainya Target KPI.

27.04.2021

Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Kementerian PUPR Merupakan Salah Satu Wujud Nyata Dalam Mendukung Program Presiden RI Dalam Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Unggul Untuk Indonesia Maju. Khusus Untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berfokus Pada Bangunan Yang Berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Atau Terbengkalai. Salah Satu Pembangunan Gedung KDP Oleh Kementerian PUPR Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel) Adalah Gedung Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar (FMIPA UNM).

27.04.2021

Warga Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Sebelum Masuknya Program Pamsimas Di Tahun 2020 Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Air Bersih Dikarenakan Kondisi Geografis Desa Yang Berada Di Daerah Perbukitan Dan Jauh Dari Sumber Air Bersih, Terlebih Lagi Saat Musim Kemarau Datang.


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMROGRAMAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan
    infrastruktur permukiman;
  3. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  4. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Informasi Umum SIPPa

bukusaku penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri

Tata Cara Pengajuan Revisi Anggaran

Renstra Direktorat KIP 2015-2019

Buku Panduan Penyusunan Paparan Pimpinan

Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK