BERITA

6.05.2020

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Telah Menyiapkan Sejumlah Fasilitas Untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Tengah Pandemi Virus COVID-19

6.05.2020

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Melakukan Percepatan Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash For Work) Pada Tahun 2020 Dengan Anggaran Sebesar Rp 10 Triliun Yang Tersebar Di 34 Provinsi.

7.04.2020

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Pada Tahun 2020 Ini Akan Melanjutkan Program Padat Karya Tunai (cash For Work) Dengan Anggaran Sebesar Rp 8,64 Triliun.

7.04.2020

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19), Menyosialisasikan Pola Hidup Bersih Dan Sehat, Social Distancing, Termasuk Juga Melakukan Penyemprotan Disinfektan, Pembagian Vitamin, Pembagian Hand Sanitizer Kepada Seluruh Personil BPPW Lampung Serta Membersihkan Seluruh Lingkungan Dan Ruangan Kerja, Kamis (19/03/2020).

7.04.2020

Hingga Saat Ini, Penyebaran Virus Covid 19 Terus Meningkat Dan Telah Merebak Di Wilayah Banten Hingga Beberapa Daerah Provinsi Di Indonesia Lainnya. Sehingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia Telah Menetapkan Bahwa Virus Covid 19 Sebagai Wabah Atau Kejadian Luar Biasa Yang Diperkuat Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Penanggulangannya. Oleh Karena Itu, Senin (16/03/2020) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Internal Terkait Pencegahan Dan Meminimalisasi Penyebaran Virus Covid 19, Yang Dilaksanakan Di Halaman Gedung PIP2B, BPPW Kalimantan Timur, Samarinda. Kegiatan Tersebut Dihadiri Oleh Para Pejabat Inti Dan Seluruh Staf BPPW Kalimantan Timur.

7.04.2020

Direktorat Jenderal Cipta Karya Menyelenggarakan Video Confrence Terkait Dengan Perkembangan Kondisi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-2019). Diikuti Oleh Kepala Balai Di Indonesia, Kepala Bagian, Dan Kepala Sub-bagian Tata Usaha, Rapat Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMROGRAMAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan
    infrastruktur permukiman;
  3. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  4. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Informasi Umum SIPPa

bukusaku penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri

Tata Cara Pengajuan Revisi Anggaran

Renstra Direktorat KIP 2015-2019

Buku Panduan Penyusunan Paparan Pimpinan

Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK