BERITA

7.08.2020

Tanjung Selor, Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Terus Melanjutkan Proses Pengembangannya. Proses Ini Telah Berjalan Panjang, Seiring Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Utara Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2012. Beberapa Milestone Penting Antara Lain : Pada Tahun 2015 Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 050/842/Bapp.04/XII/2015, Tanjung Selor Ditetapkan Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Pada Tahun Yang Sama, Kota Baru Tanjung Selor Termasuk Dalam Salah Satu Dari 10 Kota Baru Yang Diprioritaskan Pengembangannya Dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 � 2019; Pada Tahun 2018, Terbit Inpres No.9 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor Dan Penandatanganan Komitmen Dan Rencana Aksi Oleh 12 Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

7.08.2020

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tengah Menyelesaikan Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) Yang Merupakan Kawasan Cagar Budaya Di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

7.08.2020

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Melaksanakan Penyembelihan Hewan Kurban, Sabtu (01/08/2020), Dengan Total 9 Ekor Sapi Untuk Dibagikan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan.

7.08.2020

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Membentuk Satgas Tanggap Darurat Bencana Guna Menangani Korban Bencana Yang Salah Satu Tugasnya Adalah Membangun Hunian Yang Bersifat Sementara Sampai Hunian Tetap Untuk Relokasi Masyarakat Yang Terkena Bencana.

20.07.2020

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung Menggelar Acara Penandatanganan Berita Acara Transfer Keluar Dalam Rangka Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Di Gedung Serba Guna (GSG) BPPW Lampung, Jumat (03/07/2020).

20.07.2020

Kementerian PUPR Melalui Ditjen Cipta Karya Bersama Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bersinergi Menyiapkan Pesantren Untuk Beradaptasi Dengan Protokol Kesehatan Di Era Kebiasaan Baru (new Normal) Karena Pandemi Covid-19 Dengan Mengalokasikan Bantuan Sebesar Rp2,6 Triliun Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren. Hal Tersebut Disampaikan Dalam Konferensi Pers Virtual Kamis (16/07/2020) Di Jakarta Tentang Program PEN Untuk Pesantren. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga Hadir Sebagai Narasumber.


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMROGRAMAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan
    infrastruktur permukiman;
  3. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  4. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Informasi Umum SIPPa

bukusaku penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri

Tata Cara Pengajuan Revisi Anggaran

Renstra Direktorat KIP 2015-2019

Buku Panduan Penyusunan Paparan Pimpinan

Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK