BERITA

11.11.2019

Proses Pengumpulan Data Verifikasi Data Bidang Cipta Karya Dilakukan Secara Berjenjang Dimulai Dari Kabupaten/kota Hingga Pusat Sesuai Kewenangan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

11.11.2019

Dalam Rangka Pengendalian Serta Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Yang Telah Memasuki Triwulan IV, Tim Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Melakukan Kunjungan Lapangan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Barat, Jumat (18/10/2019).

11.11.2019

Bulan Oktober Secara Internasional Diperingati Sebagai Hari Permukiman Dan Perkotaan Dunia Yang Ditandai Dengan Adanya Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) Yang Diperingati Setiap Tahun Pada Senin Pertama Bulan Oktober Dan Hari Kota Dunia (HKD) Yang Diperingati Pada Tanggal 31 Oktober

11.11.2019

Setelah Dilaksanakannya Rapat Konsolidasi Penyusunan SPKP Dan Workshop Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Tahun 2019, Pada Kamis (24/10/19) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Menyelenggarakan Workshop Kegiatan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Tahun 2019 Dengan Output Kegiatan Berupa Finalisasi Bab I ( Arahan Kebijakan ), Bab II (Profil Infrastruktur), Bab III (Strategi Pengembangan), Dan Bab IV (Usulan Program 2021-2024) Di Aston Hotel Palembang. Workshop Dihadiri Oleh OPD Dari Bappeda, Disperkim, Dinas PU Dan Penataan Ruang Dan PDAM Dari 17 Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.

11.11.2019

Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Monitoring Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Ke Kabupaten/kota Untuk Mendorong Kinerja Air Minum, Sanitasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Yang Telah Dilakukan Oleh Kabupaten/kota, Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring POKJA AMPL Pada Jumat (23/10/19) Di Ruang Rapat Bappeda Sumsel. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Menghadiri Rapat Tersebut Yang Dipimpin Oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

11.11.2019

Dalam Rangka Mengejar Ketertinggalan Progress Fisik Dan Keuangan Satker PIP Di Kab/Kota Provinsi Riau TA 2019, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Sebagai Pembina Satker PIP Di Kab/Kota Provinsi Riau Mengadakan Rapat Koordinasi Di Gedung PIP2B Ruang Audio Visual, Kamis (7/11/2019).


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMROGRAMAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan
    infrastruktur permukiman;
  3. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  4. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Informasi Umum SIPPa

bukusaku penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri

Tata Cara Pengajuan Revisi Anggaran

Renstra Direktorat KIP 2015-2019

Buku Panduan Penyusunan Paparan Pimpinan

Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK