BERITA

23.03.2017

Dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Pengembangan Pariwisata Di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN Khususnya Dukungan Infrastruktur Permukiman, Maka Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran Dukungan Infrastruktur Permukiman Dalam Rangka Pengembangan KSPN Di Surabaya, Kamis(16/3/2017).

20.03.2017

Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Tengah Mengadakan Rapat Koordinasi Awal Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Cipta Karya Tahun 2017, Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (13 – 14/03/2017).

20.03.2017

Dalam Rangka Penyiapan Usulan Program Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2018, PPK Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sumatera Barat Melakukan Rapat Koordinasi, Di Padang Provinsi Sumatera Barat, Selasa(14/3/2017). Rakor Dipimpin Langsung Oleh Kepala Dinas, Fathol Bari.

20.03.2017

Dalam Rangka Mengkonsolidasikan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Dan Sinkronisasi Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Yang Nantinya Akan Menjadi Bahan Untuk Kegiatan Pra Konreg, Randal PIP Provinsi Sulawesi Utara Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Tahun Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara, Di Manado, Selasa (14-15/03/2017).

20.03.2017

Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Papua Barat, Ditjen Cipta Karya Melakukan Rapat Koordinasi Awal Tahun Bidang Cipta Karya Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017, Di Manokwari, Senin (13-14/03/2017).

20.03.2017

Dalam Rangka Persiapan Pra Konreg Kementerian PUPR Pada Minggu Ke III Bulan Maret Mendatang, Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Mengadakan Rapat Koordinasi Awal Tahun Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Senin (13/3/2017) Di Banjarmasin. Rakor Dihadiri Oleh Satker Sektoral Ditjen Cipta Karya, Bappeda Provinsi Dan Satgas RPIJM Dari 13 Kabupaten/kota.


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur
  3. permukiman;
  4. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  5. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2016

Program Kerja BPCK 2011

Program Kerja BPCK 2010

PRODUK

LAKIP Eselon I Tahun 2015

LAKIP Eselon I Tahun 2013

LAKIP Eselon I Tahun 2012

LAKIP Eselon 1 Tahun 2010

LAKIP Eselon 1 Tahun 2009


Katalog CSR


Katalog CSR

Agenda Kegiatan

T.A. 2016

Tantangan berat Indonesa di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses aman air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanisatis layak 100% untuk masyarakat Indonesia

KONTAK