Guna mendukung upaya peningkatan pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian PUPR menetapkan sejumlah langkah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Langkah itu pun ditindaklanjuti setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Tak terkecuali, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya.


Guna mendukung upaya peningkatan pencegahan penyebaran Covid-19, Kementerian PUPR menetapkan sejumlah langkah sesuai arahan Presiden RI Joko� Widodo. Langkah itu pun ditindaklanjuti setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Tak terkecuali, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya.

Himbauan WFH

World Health Organizations (WHO) telah menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Banyak negara merespon ketetapan tersebut dengan menyiapkan langkah dan strategi untuk meminimalkan hingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Begitu pun dengan Indonesia.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Direktorat Jenderal Cipta Karya pun menerbitkan Surat Edaran No. PR. 01/DC/694 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Melalui SE tersebut, pegawai PUPR , baik pejabat maupun staf, dengan resiko tinggi dan kriteria tertentu diimbau untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dari rumah atau Work from Home (WFH).

Kemudian, imbauan tersebut diteruskan Direktur PKP Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat PKP. Maka, dengan adanya imbauan tersebut, seluruh pegawai pun mulai ikut pengaturan secara protokol kesehatan tentang pembagian bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor(WFO) .

Mekanisme

Secara umum, tak ada yang berbeda dari jenis pekerjaan yang dikerjakan dengan sistem WFH. Beberapa jenis kegiatan tetap dilakukan staf Direktorat PKP seperti halnya saat bekerja di kantor. Di antaranya, meng-update progres keuangan dan fisik paket pekerjaan, memantau paket pekerjaan yang belum lelang, berkoordinasi dengan balai, serta meng-update profil kawasan.

Perbedaannya, terdapat pada lokasi kerja dan caranya. Di mana, selama WFH, segala bentuk koordinasi pekerjaan dilakukan secara online, baik via video conference maupun pesan singkat (chat).

Namun, agar tetap produktif selama bekerja di rumah, Direktorat PKP telah menerapkan mekanisme dalam pelaksanaan WFH. Mekanisme mencakup penyusunan list pekerjaan yang akan dilakukan selama WFH serta melakukan video conference antara kasubdit dengan para staf. Video conference bertujuan untuk mengecek keadaan terkini, seperti kesehatan pegawai, lokasi, serta progres pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

Kemudian, para staf diwajibkan membuat logbook pekerjaan yang harus diisi dan diunggah ke Google Drive setiap minggunya. Logbook tersebut berisi catatan kegiatan perkantoran yang sudah dikerjakan sebagai bentuk monitoring sekaligus pertanggungjawaban staf terhadap pekerjaannya.

Yang tak luput dari perhatian adalah kondisi kesehatan dari setiap pegawai. Karenanya, selain imbauan untuk selalu menjaga kesehatan, para pejabat/staf di lingkungan Direktorat PKP juga diinstruksikan untuk menghindari perjalanan ke daerah yang masih masuk dalam zona merah COVID-19. (pkp)