Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya bersama Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersinergi menyiapkan pesantren untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan di era kebiasaan baru (new normal) karena pandemi Covid-19 dengan mengalokasikan bantuan sebesar Rp2,6 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual Kamis (16/07/2020) di Jakarta tentang Program PEN untuk Pesantren. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga hadir sebagai narasumber.


Alokasi ini terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar.

Danis mengungkapkan sarana kesehatan dan kebersihan di lingkungan pendidikan keagamaan umum yang telah dipersiapkan oleh Ditjen Cipta Karya antara lain yaitu dengan durasi pelaksanaan yaitu TA 2020 hingga 2024 dengan jumlah lokasi 21.173 lokasi di 34 provinsi.

“Dengan lingkup pembangunan sarana prasarana sanitasi  cuci tangan, wudhu, dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Alokasi biaya sebesar RP.200 juta per lokasi. Mekanisme yang digunakan yaitu program padat karya berbasis masyarakat atau kontraktual,” tutur Danis.

Secara rinci, alokasi BOP tersebut dapat membantu sekitar 21.173 lembaga pesantren, dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah serta 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an. Sementara itu, bantuan pembelajaran daring akan diberikan selama 3 bulan sebesar Rp5 juta/bulan untuk 14.115 lembaga.

"Bantuan Operasionalnya untuk pesantren kecil dan pesantren sedang yang sudah buka, sekali saja diberikan (one shot) untuk membantu protokol kesehatan. Bantuan untuk pembelajaran daring Rp15 juta untuk 3 bulan. Jadi, Rp5 juta perbulan. Boleh untuk beli paket data, kabel, mic, atau untuk kebutuhan daring di pesantren," jelas Direktur Anggaran Bidang PMK Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Purwanto.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru/ustaz dan pengasuh pondok pesantren melalui skema bantuan sosial/ Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemenag akan berkordinasi dengan Kemensos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dukungan pemeriksaan kesehatan berupa Rapid Test/ Swab Test juga dilakukan oleh pemerintah bagi para santri di lingkungan pesantren.

Lanjut Purwanto, bantuan pembangunan/perbaikan sarana/prasarana tempat wudhu, wastafel, MCK di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi dimana 1 propinsi terdiri dari 10 pesantren yang akan dijadikan pilot project.

"Menggunakan optimasi data yang ada di PU (Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya)," tambah Purwanto. (ari)