Di tengah pandemi merebaknya Corona Virus Disease tahun 2019 (COVID-19), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali difasilitasi oleh pengelola program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Provinsi Bali melakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pamsimas III antara PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali dengan Koordinator Kelompok Keswadayaan Masayarakat (KKM), Jumat (29/05/2020).


“PKS yang ditandatangani berisi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi melalui program Pamsimas Tahun Anggaran 2020 bagi desa regular dengan sumber pendanaan dari APBN,” ungkap Kepala BPPW Bali I Nyoman Sutresna saat membuka kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom tersebut. 

Penandatangan PKS ini dibagi menjadi 3 tahap, penandatanganan tahap pertama dilakukan dengan 4 desa di Kabupaten Tabanan dan 4 desa di Kabupaten Bangli, tahap kedua dilakukan dengan 14 desa di Kabupaten Buleleng dan 2 desa di Kabupaten Jembrana, dan penandatanganan tahap ketiga dilakukan dengan 13 desa di Kabupaten Karangasem dan 4 desa di Kabupaten Klungkung. 

Dalam sambutannya, Nyoman Sutresna mengungkapkan perlu adanya pemahaman yang sama akan isi dari PKS itu sendiri sehingga dapat menghindari adanya miscommunication antara pengelola kegiatan dengan KKM. “Langkah mitigasi ini perlu dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan,” tutur Sutresna. 

“Dengan adanya masa pandemi COVID-19 tentu perlu adanya penyesuaian kembali akan isi PKS sehingga saya harap kita semua dapat beradaptasi dengan penyesuaian yang baru ini demi kelancaran kegiatan kita bersama,” lanjut Sutresna. 

Adapun beberapa perubahan substansi PKS yang dimaksud, antara lain KKM harus menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, penyesuaian in-cash dan in-kind dengan komposisi yang lebih luwes dengan keseluruhan minimal 20%, Satlak sebagai satuan tugas pencegahan penyebaran COVID-19 harus koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa, perubahan tahapan pencairan dana BLM dari 3 tahap menjadi 2 tahap, 40%-60%, dan penarikan dana termin II tidak dipersyaratkan melampirkan bukti pelunasan dana in-cash. (BPPW Bali/ari)