Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menghadiri acara Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Selasa (23/06/2020). Serah terima jabatan kali ini hanya dilakukan terhadap 5 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang mengalami perubahan dalam restrukturisasi organisasi.


Pejabat yang melakukan serah terima diantaranya Muhamad Rizat Abidin, ST, MT, M.Sc sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Peningkatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menggantikan Ir. Hosen Utama, M.Si, Dardjat Widjunarso, ST, M.Si sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan menggantikan Muhammad Reva, ST, M.Sc. Begitupun sebaliknya Muhammad Reva, ST, M.Sc sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur menggantikan Dardjat Widjunarso, ST, M.Si.

Ir. Osman Harianto, M.MT sebagai Kepala Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menggatikan Prof (R) Dr. Ing. Andreas Wibowo, ST, MT. Cakra Nagara, ST, MT, ME sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah menggantikan Ir. Sugiharjo, MPPM.

Ir. Hosen Utama, M.Si sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, BPPSPAM menggantikan Heri Supriyanta, S.Sos, MM.

“Saya akan selalu mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa tugas kita masih sangatlah berat. Konsistensi dalam bekerja menjadi mutlak dan tidak dapat di tawar. Kita harus memastikan bahwa seluruh tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administratif, dan tepat mutu,” tutur Danis.

Lanjut Danis, semua ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan etika profesional yang tinggi, sehingga perlu dedikasi untuk membangun dan memberikan layanan infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat dan lebih berkualitas bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja keras untuk mengerahkan jajaran di bawahnya agar dapat mengejar progres. Kepada seluruh jajaran PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tidak ikut berpolitik dalam bentuk apapun. Termasuk memanfaatkan wewenang, jabatan, atau anggaran yang dikelola untuk kegiatan politik. Tugas kita adalah bekerja dan bekerja lebih keras. Sanksi yang tegas akan diambil terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Danis. (ari)