Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran RPJMN tahun 2015-2019, yaitu Kota Tanpa Permukiman Kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan dengan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).


Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran RPJMN tahun 2015-2019, yaitu Kota Tanpa Permukiman Kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan dengan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU akan mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan di wilayahnya. OSP 5 Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Tahap I Provinsi NTT Program KOTAKU di Kupang, Kamis (08-10/08/2019).

Acara dibuka oleh Kepala BPPW NTT Herman Tobo. Dalam sambutannya, Herman menyampaikan kegiatan tersebut dalam rangka evaluasi seluruh capaian terhadap target KOTAKU di 9 kabupaten/kota Provinsi NTT. Target pengurangan kumuh sesuai RPJMN 2019 dan akses universal 100-0-100 atau 100% akses air minum, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi.

Herman menambahkan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan permasalahan kumuh perkotaan dan menuntaskan kekumuhan menjadi 0% di NTT.  Perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang menghambat capaian, perancangan strategi pengendalian target capaian KPI, kualitas infrastruktur serta target kolaborasi tahun 2019, pengendalian BPM 2019 sehingga tepat waktu dan tepat sasaran, pemenuhan spesifikasi teknis yang ada, penyusunan strategi dan komitmen bersama terkait penanganan kumuh. Capaian pengurangan kumuh berdasarkan perhitungan pada lokasi kumuh program KOTAKU yaitu di 32 kelurahan lokasi sesuai SK Kumuh sampai pada simulasi di tahun 2019 adalah 189,29 ha atau 93,51% dan sisa luasan kumuh seluas 13,14 ha atau 6,49% dari luasan kumuh total Provinsi NTT sebesar 202,43 ha.

Rapat koordinasi tingkat provinsi tersebut dilaksanakan mengacu pada kerangka strategi kegiatan Capacity Building (CB) dan Koridor Kontrak pendanaan kegiatan CB dari manajemen yang mencakup seluruh aspek kegiatan rapat koordinasi dan pelatihan. Secara umum, rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman para pelaku internal Konsultan (OSP 5 NTT, Korkot, Askot Mandiri dan Askot Bidang) terhadap target dan capaian dalam penanganan kumuh, serta penyepakatan satu data, satu perencanaan, satu peta dan satu metode cara perhitungan pengurangan  kumuh yang dilakukan oleh pelaku internal konsultan program KOTAKU.

Selain itu, kegiatan rapat koordinasi tersebut juga dapat meningkatkan pemahaman secara substantif, menjamin data yang valid dan berkualitas, evaluasi capaian KPI dan memaksimalkan tugas dan fungsi kepada seluruh pelaku internal konsultan program KOTAKU. (BPPWNTT/ari)