Dalam rangka membekali petugas pelaporan dan petugas aplikasi SAS yang berada di kabupaten/kota maka pemerintah pusat melalui Randal PIP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Pembinaan Teknis Petugas Pelaporan dan Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Tahun 2017 di Kupang, beberapa waktu lalu.

 


Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang diwakili Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Isak Nuka. Dalam sambutannya Isak menyampaikan, tujuan pelaksanan kegiatan ini adalah memberikan pembinaan serta pemahaman bagi personil Satker PIP yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan dan petugas perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di kabupaten/kota.  

"Kegiatan pembinaan teknis ini penting dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Satker PIP dapat dikontrol/dikendalikan sesuai target rencana melalui pemantauan dan pelaporan yang efektif dan efisien. Sistem pelaporan yang baik dan tepat akan memudahkan proses pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran di daerah dapat dipantau dengan baik sehingga para pimpinan di tingkat pusat dapat mengetahui dengan pasti kondisi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan," tegas Isak. 

Pada tahun 2017, Satker PIP  di 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT telah ditetapkan sesuai SK Menteri  PUPR Nomor 203/KPTS/M/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan Nomor 311/KPTS/M/2017 tanggal 5 Mei 2017, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pamsimas dan KOTAKU. Untuk program Pamsimas III tahun 2017, dilaksanakan pada 19 kabupaten di Provinsi NTT. 

Ishak menambahkan, Pamsimas III ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).  Dengan adanya program Pamsimas III ini diharapkan masyarakat dapat meningkat akses pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah. 

"Sedangkan untuk program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung Gerakan 100-0-100. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Pada tahun 2016-2017 akan dilaksanakan pada 32 lokasi untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dan 98 lokasi pencegahan kumuh di 9 kabupaten," tambah Ishak. 

Ishak berharap, dengan pelaporan berbasis aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan pemantauan terutama yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data serta peningkatan kualitas pelaporan progres pelaksanaan pembangunan di daerah agar  tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.(sadria_randalNTT/ari)