Satker Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Provinsi Aceh mengadakan Pelatihan Pendalaman Aplikasi SIPPa Offline versi 2.0 kepada operator database kabupaten/kota. Kegiatan ini dimulai pada Rabu (20/7/2016) dan dilaksanakan selama 4 hari di ruang rapat Satker Randal Provinsi Aceh. Dalam pembukaa

<p style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Provinsi Aceh mengadakan Pelatihan Pendalaman Aplikasi SIPPa Offline versi 2.0 kepada operator database kabupaten/kota. Kegiatan ini dimulai pada Rabu (20/7/2016) dan dilaksanakan selama 4 hari di ruang rapat Satker Randal Provinsi Aceh.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dalam pembukaan acara, Kepala Satker Randal Provinsi Aceh Sauji mengharapkan, keseluruhan data dasar serta data usulan kegiatan tahun 2018 sudah dapat diperoleh melalui aplikasi ini sebelum bulan September 2016. Sehingga setelah pelatihan ini, masih ada kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki data-data yang diperlukan.</p> <p style="text-align: justify;">Guna memaksimalkan kegiatan, pelatihan dilaksanakan secara bergelombang, dibatasi dengan 6 operator kabupaten/kota setiap harinya, sehingga pemahaman materi dapat lebih fokus. Salah seorang operator SIPPa Kota Banda Aceh Imran memberikan apresiasi dalam pelatihan SIPPa kali ini. Pembagian jumlah peserta yang terbatas membuat konsentrasi pelatihan lebih fokus dan mudah diikuti, bentuk pelatihan seperti ini sangat efektif dan efisien, ilmu dapat tersalurkan dan waktu juga tidak terbuang, ujar Imran.</p> <p style="text-align: justify;">Aplikasi SIPPa Offline versi 2.0 dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya. Tidak perlu proses instalasi, cukup<em>copy</em>-kan satu folder, aplikasi langsung dapat dijalankan, ungkapkan Binsar, Konsultan Individual Database. Ia menambahkan, versi ini sangat berbeda dengan versi sebelumnya, selain mudah digunakan, aplikasi hanya mendata informasi yang penting saja dan terkait langsung dengan usulan kegiatan.</p> <p style="text-align: justify;">Terdapat dua kegiatan pendataan yang harus dilakukan operator kabupaten/kota, data dasar dan data usulan kegiatan. Data dasar yang diperlukan meliputi data KSK, data kawasan kumuh, data rawan sanitasi, data air minum dan lain-lain.(fb~dsm/randalnad/ari)</p>