Dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi rencana pembangunan Bidang Cipta Karya serta penyiapan readiness criteria melalui sumber pendanaan APBN tahun 2018 di Provinsi Riau, Randal PIP Riau mengadakan Rapat Koordinasi Awal Tahun, di Riau, Kamis (30/03/2017).


Rapat koordinasi ini diikuti oleh  Satgas RPIJM Provinsi Riau, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PKPP, Satker Sektor Bidang Cipta Karya dan SKPD teknis lainnya dan Satgas RPIJM Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PKPP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta PDAM). 

Kegiatan ini dibuka Gubernur Provinsi Riau yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Infrastruktur Dwi Agus Sumarno.  Dalam sambutannya Dwi menjelaskan bahwa melalui rapat koordinasi awal tahun ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami terkait kebijakan infrastruktur khususnya di bidang Cipta Karya di Provinsi Riau.

“Pembangunan bidang Cipta Karya harus memperhatikan aspek keterpaduan pembangunan jangan hanya memikirkan pemerataan, namun lebih kepada penanganan kawasan permukiman hingga tuntas dengan dukungan dari sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota pada kawasan keterpaduan tersebut. Perlu juga diperhatikan terkait dengan kewenangan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Dwi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Edward Abdurahman.  Edward menjelaskan bahwa sinkronisasi dan keterpaduan program termasuk ke dalam siklus perencanaan program dan penganggaran, dimana secara efektif dimulai dari Pra Konreg sampai dengan sebelum penyusunan RKA-KL. 

“Rekapitulasi usulan bidang Cipta Karya  di Riau Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pendanaan dalam MP sebesar Rp.2.28 triliun, sedangkan rencana pagu anggaran pada Pra Konreg di Palembang sebesar Rp. 722 milliar. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu prioritas terhadap usulan kegiatan mengingat terbatasnya kemampuan pendanaan APBN, penyiapan readiness criteria terutama kesiapan lahan dan DED, jika usulan kegiatan yang ada dalam baseline 2018 hasil Pra Konreg tidak tertampung akibat keterbatasan pagu akan dimasukan kembali ke dalam stok program 2018,” tutup Edward. (FA/Randal-Riau/ari)