Rapat Koordinasi ini selain sebagai evaluasi kegiatan di tahun 2016, juga memantapkan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2017 serta mensinkronkan usulan kegiatan kabupaten/kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Hendry F. Djuuna dalam Rapat Koordinasi Awal Tahun 2017 yang diadakan oleh Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Provinsi Gorontalo, Kamis(23-24/03/2017), di Gorontalo.


“Melalui penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, baik untuk tahap persiapan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, maupun pemanfaatan pasca konstruksi,” ujar Hendry. 

Sementara itu, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Iwan Mokoginta dalam paparannya menjelaskan, untuk pencapaian APBN Cipta Karya Provinsi Gorontalo di tahun 2016 sebesar Rp. 168.9 milliar digunakan untuk 72 program/paket dengan rata-rata persentase realisasi anggaran 94.74% dan progres pembangunan fisik 98,22 %. 

“Salah satu isu strategis pelaksanaan program bidang Cipta Karya adalah perlunya sinkronisasi sumber pendanaan APBN dan APBD dalam rangka mendukung Rencana Aksi 100-0-100, juga perlunya peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman,” tutur Iwan. 

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Sri Murni Edi mengungkapkan, output dari kegiatan rapat koordinasi ini akan dijadikan sebagai bahan kegiatan konsolidasi di tingkat pusat dengan Direktorat di lingkungan Ditjen Cipta Karya maupun dengan unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR pada saat Pra Konsultasi Regional. 

Sri Murni berharap agar PPK Randal Provinsi dan Satker sektor Provinsi dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi OPD di kabupaten/kota yang membidangi Cipta Karya paska pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk mempermudah koordinasi serta mendukung pelaksanaan Musrenbangprov. 

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta yang terdiri dari Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Direktur PDAM Kabupaten/Kota para Kasatker/PPK Satker Sektoral Provinsi, operator SIPPa Kabupaten/Kota.(anto.rndl/ari)