Perlunya dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya hanya melaksanakan tugas-tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Serta tugas- tugas yang bersifat concurrent atas pe

<p style="text-align: justify;">Perlunya dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya hanya melaksanakan tugas-tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Serta tugas- tugas yang bersifat concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta diperlukan konsolidasi data capaian SPM masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, sebagai acuan/<em>baseline</em>perencanaan maupun pembangunan bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi pada acara Workshop Evaluasi Tengah Tahun Pelaksanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 serta Sosialiasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Bali, Senin (25-26/07/ 2016) di Denpasar.</p> <p style="text-align: justify;">Astawa mengatakan, peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan. Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja antara lain mewajibkan pengguna APBN untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.</p> <p style="text-align: justify;">Disamping pelaporan keuangan, aspek pelaporan mengenai progress pelaksanaan kegiatan berikut dokumentasinya, penyerapan dana kegiatan serta pelaporan penggunaan dan pemanfaatan dana APBN menjadi komponen penting yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan sehingga akan memberikan gambaran serta penilaian terhadap kinerja dari masing masing daerah, tutur Astawa.</p> <p style="text-align: justify;">Laporan e-Monitoring merupakan proses pelaporan terhadap kondisi/progress fisik dan keuangan dari kegiatan yang didanai dari APBN, sehingga dapat mempermudah proses evaluasi terhadap kesesuaian rencana dan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik TA 2016.</p> <p style="text-align: justify;">Sistem perencanaan, pemrograman dan evaluasi juga mengalami perkembangan yang mengarah pada pemanfaatan sistem informasi berbasis web. Di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemanfaatan sistem informasi berbasis web dimaksudkan untuk mendukung pengumpulan data dan konsolidasi data perencanaan yang mencakup data RPIJM dan MP serta penilaian dan kondisi profil daerah yang dilakukan melalui aplikasi SIPPa serta aplikasi Sistem Informasi Menejemen Evaluasi Kinerja(SIMEKa). [Krisna_RandalBali/bns]</p>