Direktorat Keterpaduan Infarstruktur Permukiman (KIP) melalui Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Forum Group Disccusion (FGD) Penyelenggaraan Penyiapan Pedoman Evaluasi Kinerja Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Kary

<p style="text-align: justify;">Direktorat Keterpaduan Infarstruktur Permukiman (KIP) melalui Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Forum Group Disccusion (FGD) Penyelenggaraan Penyiapan Pedoman Evaluasi Kinerja Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Rabu (27/07/2017) di Makassar.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal PIP Syarif Sarebong mengatakan, Cipta Karya dihadapkan pada pemenuhan target nasional pembangunan kawasan permukiman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk tercapainya target akses universal 100-0-100 pada tahun 2019 yaitu 100 % akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% layanan sanitasi layak yang sejalan dengan salah satu tujuan dalam<em>Sustainable Develoment Goals</em>(SDGs) yaitu pelayanan dasar yang aman, mencukupi dan terjangkau, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam pemenuhan target tersebut kinerja Satker di provinsi perlu dilakukan evaluasi setiap saatnya, namun sampai saat ini panduan pedoman pelaksanaan evaluasi belum ada. Selain itu implementasi keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman ini akan melibatkan banyak pihak baik di dalam lingkup Ditjen Cipta Karya, maupun antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, dibutuhkan pedoman pemantauan keterpaduan infrastruktur yang nantinya dapat menjadi pegangan bersama, tutur Syarif.</p> <p style="text-align: justify;">Syarif mengungkapkan, kegiatan ini untuk mengekslorasi dan identifikasi lingkup keterpaduan beserta kriteria dan indikator keterpaduan pada tahap perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program. Diharapkan FGD dapat mengidentifikasi hubungan kerja antar sektor dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. (Jamal Randal SulSel/bns)</p>