Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengadakan acara Persiapan Penyiapan Readiness Criteria dan Finalisasi RKA-KL Kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2017 dan FGD RAD 100-0-100 di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Rabu,(19/10/2016). Acar

<p style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengadakan acara Persiapan Penyiapan Readiness Criteria dan Finalisasi RKA-KL Kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2017 dan FGD RAD 100-0-100 di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Rabu,(19/10/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Acara dibuka oleh Kepala Satker Randal Provinsi Kepri Istiadi Nugroho dan dihadiri oleh Satker sektoral Ditjen Cipta Karya, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten/kota dan Wiwit Widono selaku PPK Randal yang menjadi moderator dalam FGD tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam FGD tersebut, dibahas mengenai isu-isu strategis dari SPAM Provinsi Kepri yaitu kuantitas dan kontinuitas air bersih, pembangunan sistem baru untuk daerah yang belum terlayani, terdapat desa rawan air yang merupakan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya air, besarnya<em>idle capacity</em>yang belum terpakai, dan perlunya biaya yang tinggi dan rendahnya merangkul investor menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan air bersih.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk capaian akses air minum di Kabupaten Karimun mencapai 70,91% layak dan 29.09 tidak layak, Kabupaten Bintan sebesar 73,25% layak dan 26,75% tidak layak, Natuna sebesar 81,14% layak dan 18,86 tidak layak, Lingga mencapai 71,1% layak dan 28,89% tidak layak, Kep. Anambas sebesar 38,62% layak dan 61,38 tidak layak, Kota Batam 96,67% layak dan 3,33% tidak layak, KotaTanjungpinang 88,72% layak dan 20 tidak layak.</p> <p style="text-align: justify;">Kondisi umum permukiman/kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Tanjungpinang terdapat 7 kawasan kumuh, Kota Batam 10 Kawasan Kumuh, Bintan 5 Kawasan Kumuh, Karimun 6 Kawasan, Lingga 14 Kawasan, Natuna 1 Kawasan, dan Anambas 2 Kawasan.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, capaian akses sanitasi kabupaten/kota di Kepulauan Riau yaitu untuk Kabupaten Karimun 64,04% layak dan 35,96 tidak layak, Bintan 37,62% layak dan 62,38% tidak layak, Natuna 26,11% dan 73,89 tidak layak, Lingga 19,92% layak dan 80,08% tidak layak, Kep. Anambas 14,89 layak dan 85,11% tidak layak, Batam 78,11% layak dan 21,89% tidak layak, Tanjungpinang 34,90% layak dan 65,10% tidak layak.</p> <p style="text-align: justify;">Tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatkan ketersediaan prasarana sarana pendukung permukiman layak huni dan berkelanjutan, meningatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan pesisir dan kumuh, meningkatkan sistem penataan bangungan dan lingkungan berkelanjutan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air baku di kawasan permukiman pesisir dan rawan air, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sistem pengolahan limbah dan persampahan, serta mendorong alternatif sumber pembiayaan.(randal kepri/ari)</p>