Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) Provinsi Maluku meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan pelaporan demi percepatan pembangunan di tiap kabupaten/kota dengan melaksanakan Workshop Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di Ambon, Kamis(13-14/10

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) Provinsi Maluku meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan pelaporan demi percepatan pembangunan di tiap kabupaten/kota dengan melaksanakan Workshop Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di Ambon, Kamis(13-14/10/2016).Workshop dihadiri oleh Instansi Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Kota dari 11 kabupaten/kota dan narasumber dari Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Subdit Keterpaduan Pembiayaan.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Acara Workshop SPM DAK yang dibuka secara resmi oleh Plh.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang Tata Ruang Sandi A Wattimena. Dalam sambutannya Sandi menjelaskan mengenai Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasionalyang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan untuk Standar Pelayanan Minimal harus ditingkatkan dengan kedisiplinan.</p> <p style="text-align: justify;">Pelaksanaan DAK tahun 2016 di Provinsi Maluku yang terdapat di 11 kabupaten/kota dengan capaian emonitoring DAK Air Minum pada bulan Oktober dengan realisasi keuangan 5,57 % sebesar Rp. 6.037.321.000 dan fisik 4,65 % dari rencana 80 % dan DAK sanitasi dengan realisasi keuangan 12,36 % sebesar Rp. 5.249.051.000 dan fisik 12,43 % dari rencana 80 %.</p> <p style="text-align: justify;">Deviasi yang begitu besar ini perlu kerja keras dari kita semua untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan pelaporan demi percepatan pembangunan di tiap Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, kata Sandi.</p> <p style="text-align: justify;">Sandi menambahkan, perlu dilakukan pendataan pencapaian SPM setiap tahunnya sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan pada tahun yang akan datang. (RRA/ari)</p>