Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan workshop Evaluasi Akhir Tahun bidang Cipta Karya, 5-6 Desember 2013 di Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh Satgas RPIJM kabupaten/kota yang terdapat pada Dinas PU d

<p style="text-align: justify;"> <a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/eat1.jpg"></a>Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan workshop Evaluasi Akhir Tahun bidang Cipta Karya, 5-6 Desember 2013 di Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh Satgas RPIJM kabupaten/kota yang terdapat pada Dinas PU dan Bappeda se-Sulsel.</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini dibuka oleh kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel yang diwakili oleh PPK Randal Sulsel, Syarif Sarebong, dalam arahannya menyatakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">Pembangunan di era otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar dan diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang optimal bagi masyarakat. Selain amanat pembangunan terdapat juga amanat efesiensi pembangunan yang mensyaratkan untuk dapat diukurnya tingkat keberhasilan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut secara substansial dan formal.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/eat2.jpg"></a>Pemerintah pusat dalam mengembang tanggung jawab aspek pengaturan pembinaan dan pengawasan sangat berkepentingan untuk melakukan fasilitas serta peningkatan kapasitas manajemen pembangunan di daerah melalui kemitraan dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan sinergis Pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang terintegrasi, maka mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya diperlukan perencanaan yang tepat, tetapi juga pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan infrastruktur permukiman bisa termonitor dan secara priodik bisa dilaporkan ke direktorat terkait dilingkungan Ditjen Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Oleh karena itu peran Satker RANDAL PIP Sul Sel sebagai kepanjangan tangan dari Ditjen Cipta Karya di Provinsi, dalam meningkatkan efektifitas dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan , fasilitas, pendampingan, maupun dalam hal pelaporan hasil pembangunan bidang cipta karya didaerah khususnya kepada pemerintah kab/kota sangat diperlukan.</p> <p style="text-align: justify;">Sebelum mengakhiri sambutannya Syarif Sarebong menambahkan tujuan dari workshop ini untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Cipta Karya baik dari hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pasca Konstruksi. Mengevaluasi fungsi dan peran satgas randal kab/kota</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program, Mely Septiani. Dalam paparannya dia mengevaluasi kegiatan tingkat sektor bidang Cipta Karya yang ada di Sulsel diantaranya sektor air minum, PLP, Bangkim dan PBL tentang hasil evaluasi efektivitas, efesian dan responsifitas dalam pembangunan bidang cipta karya. Selain itu Mely juga menyatakan bahwa tingkat kebermanfaatan infrastruktur yang tinggi ditujukan pada infrastruktur yang berfungsi sesuai dengan semestinya, sesuai dengan dokumen perencanaan, menyediakan dana OM, melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan tersebut serta ada lembaga yang menangani kegiatan tersebut salah satu contohnya adalah Rusunawa mariso Pemerintah kota Makassar menyediakan dana OM dan menindaklanjuti dengan pemasangan pipa instalasi air bersih, jaringan listrik, pagar, paving blok serta saluran drainase, infrastruktur ini ditangani oleh UPTD Cipta Karya Kota Makassar.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/eat3.jpg"></a>Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Satker randal Sul Sel Sumi Heriza Sikki Menyimpulkan bahwa sesuai arahan Direktur Bina Program yang memuat bagaimana menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) Pemda kabupaten/kota terhadap RPIJM bidang Cipta Karya. Sehingga diharapkan Pemda dapat menghasilkan dokumen RPIJM yang baik dan handal dan terintegrasi dengan produk-produk hukum Kab/Kota dan dokumen perencanaan sektor lainnya.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan adanya kesadaran dan pemahaman dari Pemda kabupaten/kota diharapkan dapat meresepon hal-hal yang terkait dengan kegiatan bidang Keciptakaryaan ini salah satunya adalah adanya Tim Satgas Randal Kab/Kota. Konsekuensi dari adanya tim satgas ini yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis untuk pembangunan infrastruktur ke ciptakaryaan didaerah haruslah didukung dengan dana operasional yang dianggarkan dalam APBD Kab/Kota. Masih kurang dilakukan sosialisasi tupoksi satgas Randal Kab/Kota, seluruh tim belum memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga belum bisa bekerja secara tim dan belum terkoordinir dengan baik. (Jamal/Randal Sulsel).</p>