Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, J.E Kenap, memandang perlunya mengevaluasi fasilitator program pemberdayaan yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Dia menyoroti masalah progress terkait pelaporan dan evaluasi m

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/eat12.jpg"></a>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, J.E Kenap, memandang perlunya mengevaluasi fasilitator program pemberdayaan yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Dia menyoroti masalah progress terkait pelaporan dan evaluasi monitoring yang masih minim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sulawesi Utara, ternyata fasilitator- fasilitator yang membantu para Satker dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal. Sebaiknya perlu dievaluasi kembali kinerja dari para fasiitator yang masih belum maksimal, bahkan kurang aktif di lapangan maupun dalam hal pelaporan. Untuk itu perlu juga kerjasama dari Kementerian PU dan BAPPEDA masing-masing kabupaten/kota bisa lebih memonitor lagi agar kinerja bisa maksimal, ungkapnya saat membuka Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 di Formosa Hotel, Manado (5/12). Kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan di setiap penghujung tahun guna mengevaluasi data outcome pembangunan bidang Cipta Karya untuk periode Renstra 2010 2014. Tujuan lainnya untuk menganalisis hasil pembangunan dari berbagai sektor, baik dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat memudahkan dan menyelaraskan aksi dalam rangka percepatan progress keuangan dan fisik sesuai dengan yang direncanakan. Adapun peserta yang hadir dalam kegitan ini yaitu dari Dinas PU, BAPPEDA/ BAPPEKO dari masing-masing kabupaten/kota, Satker sektoral provinsi dan Bidang Tata Ruang. Sebagai narasumber dari Direktorat Bina Program Subdit Evaluasi Kinerja yang diwakili oleh Muhammad Rizat Abidin, Subdit Kebijakan Strategi diwakili oleh Yuke Ratnawulan. Rizat menjelaskan bahwa koordinasi antarsatker sektor propinsi dan satker Randal menjadi kunci utama dalam implementasi keterpaduan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota. Selain itu juga perlu sinkronisasi dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar permukiman pada masyarakat yang berbasis <em>outcome</em> dalam hal ini komitmen Pemda dan Pemerintah. Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil capaian progress dari masing-masing satker sektoral propinsi dan kabupaten/kota dalam hal ini menyangkut kegiatan seperti PPIP yang sampai saat ini masih banyak kabupaten/kota yang baru mencapai 70%, untuk kegiatan P2KP sebagian besar telah berhasil mencapai hingga 100% di lapangan namun masih banyak juga yang terkendala dalam hal pelaporan baik ke satker randal sendiri maupun pelaporan ke pusat, USRI, DAK Air Minum dan Sanitasi. Diakhir acara, Fransiscus Timah selaku PPK Randal juga mengingatkan kembali sudah sejauh mana status SK Satuan Tugas pendampingan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Cipta Karya untuk penyusunan RPIJM masing-masing Kabupaten/Kota, karena sampai saat ini dari 15 kabupaten/Kota baru 5 Kabupaten dan 1 Kota saja yang sudah selesai. (Sinta_randal Sulut/bcr)