Penyerapan fisik dan keuangan dari Satuan Kerja (Satker) yang ada di kabupaten/kota Provinsi NAD masih rendah. Perlu percepatan oleh masing-masing Satker guna mencapai target yang seharusnya telah terelisasi, baik keuangan maupun fisik sebesar 90 % - 100%, mengingat pada Desember relealisasi semest

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/DSC_0428-2.jpg"></a>Penyerapan fisik dan keuangan dari Satuan Kerja (Satker) yang ada di kabupaten/kota Provinsi NAD masih rendah. Perlu percepatan oleh masing-masing Satker guna mencapai target yang seharusnya telah terelisasi, baik keuangan maupun fisik sebesar 90 % - 100%, mengingat pada Desember relealisasi semestinya telah melewati angka 90%. Diharapkan kepada Satker kabupaten/kota agar dapat memacu para rekanan (Satker sektoral) maupun masyarakat (Satker pemberdayaan) untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, kata Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi NAD, Hasanuddin, pada pembukaan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya yang di laksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2013 di Banda Aceh. Untuk Satker-satker provinsi sesuai dengan data yang diperoleh, realisai kemajuan fisik telah tercapai sebesar 88,22% dengan realisasi keuangan sebesar 84,31%. Realisasi keuangan terendah adalah satker Penataan Bangunan dan Lingkungan yaitu sebesar 69,36%. Sampai dengan saat ini rata- rata realisai kemajuan fisk dan keuangan satker Satker di lingkungan cipta karya Provinsi NAD adalah 73,41% untuk fisik dan 73,09 % untuk realisasi keuangan. Untuk Satker-satker yang ada di kabupaten/kota rata-rata pencapaian realisai fisik adalah sebesar 38,26% dengan realisasi keuangan sebesar 45,69%, dimana terdapat tiga satker kabupaten/kota yang sama sekali belum ada realisasi, baik keuangan maupun fisik. Mereka adalah Satker PIP Kabupaten Aceh Utara, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Disamping hal tersebut di atas, menurut laporan versi e-Monitoring masih ada selisih realisasi keuangan dan di lapangan yang ada pada satker PIP Kab/Kota, baik P2KP maupun PPIP. Untuk menghilangkan selisih tersebut, kepada para Kasatker agar dapat lebih mengontrol laporan realisasi keuangan pada e-Monitoring. Meskipun realisasi telah mencapai seratus persen apabila tidak dilaporkan secara online melalui e-Monitoring, maka pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pun tidak akan ada peningkatan bobot, baik fisik ataupun keuangan. Selisih yang cukup besar yang disebabkan tidak rutinnya operator e-Monitoring dalam menginput data pada aplikasi serta keterlambatan dalam penerimaan data paket pada konsultan pendamping di lapangan akan mempengaruhi realisasi Ditjen Cipta Karya. Workshop Evaluasi Akhir Tahun ini diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari para Kasatker, PPK, Petugas SAI dan petugas E-Monitoring dari Satker Provinsi dan Satker PIP Kab/Kota dan Operator E-Monitoring, DAK dari SKPD Sub Bidang Air Minum Sanitasi Kab/Kota. Pemateri / Nara Sumber untuk Pemaparan berasal dari unsur KPPN, KPPN-1, BKPP Aceh dan dari Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum yang di hadiri oleh Rachma Wida. (Dar/bcr)