Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan peringkat terbaik II dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kementerian PU mendapatkan nilai 80,291 persen untuk kategori Badan Publik Kementerian dan Lembaga Negara. Penghargaan tersebut diserahkan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/12/berita20131212173200-1.jpg"></a>Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan peringkat terbaik II dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kementerian PU mendapatkan nilai 80,291 persen untuk kategori Badan Publik Kementerian dan Lembaga Negara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono kepada Menteri PU, Djoko Kirmanto di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (12/12).</p> <p style="text-align: justify;">Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk peringkat I dan III masing-masing diberikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Selain kategori BP Kementerian dan Lembaga Negara, penghargaan serupa juga diberikan untuk kategori Badan Publik Provinsi, Badan Publik BUMN dan Partai Politik Nasional.</p> <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono menyebutkan tujuan penghargaan tersebut adalah mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan Badan Publik.</p> <p style="text-align: justify;">Pemeringkatan<strong> </strong>Keterbukaan Informasi Badan Publik pada tahun ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (<em>Self Assessment Questioner</em>)<strong> </strong>ke seluruh Badan Publik. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Publik itu sendiri dilakukan verifikasi berupa visitasi dan wawancara setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di <em>website</em> Badan Publik dan/atau <em>hard copy/soft copy</em> yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner.</p> <p style="text-align: justify;">Penggunaan metode <em>self-assessment </em>ini dipilih oleh Komisi Informasi Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam mengelola informasi publik. Metode ini lazim dilakukan untuk menilai kemajuan dan kinerja dari suatu unit kerja.(rnd)</p>