Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (11/2), di Ruang Rapat Sapta Taruna Kementerian PU.

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/tukin1.jpg"></a>Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (11/2), di Ruang Rapat Sapta Taruna Kementerian PU. Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ditentukan oleh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan etika, ungkap Direktur Bina Program Antonius Budiono. Antonius menerangkan beberapa hal yang diatur dalam Permen PU No. 15 tahun 2013 tersebut. Diantaranya, tenaga honorer yang masuk dalam Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2), serta PNS yang sedang dalam tugas belajar turut mendapat tunjangan kinerja. Terkait ditetapkannya pemberian Tukin Kementerian PU sebesar 40%, Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Cipta Karya, Retno Triyanti H., menjelaskan besaran tersebut didapat dari penilaian Tim Reformasi Birokrasi (RB) Nasional terhadap pencapaian pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian PU yang mendapatkan nilai 40. Antonius menyampaikan, tunjangan kinerja harus dimaknai oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PU sebagai awal untuk membenahi kualitas kinerja dan layanan. Kualitas kinerja yang terukur tersebut menjadi alasan ditetapkannya SKP dan disiplin kehadiran dalam penentuan besaran Tukin. Retno menambahkan, dalam masa transisi 2014 masih akan digunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan absen kehadiran, selanjutnya akan digunakan SKP dan kehadiran. Mengenai kehadiran, Retno menegaskan pemberlakuan sanksi keterlambatan yang terbagi dalam tiga situasi. Keterlambatan kurang dari 31 menit (setelah Pukul 08.00) akan mendapatkan pengurangan Tukin sebanyak 0,5%. Keterlambatan kurang dari 61 menit mendapatkan konsekuensi pengurangan 1%, antara 61-90 menit sebesar 1,25%, dan jika lebih dari 91 menit dikurangi 1,5%. Menyinggung jam kerja, Retno menyampaikan jumlah jam kerja selama lima hari kerja adalah 37,5 jam. Pada Senin-Kamis diterapkan jam kerja mulai Pukul 08.00-16.30 dengan potongan 1 jam istirahat (Pukul 12.00-13.00), sedangkan di hari Jumat mulai Pukul 08.00-17.00 dengan potongan 1,5 jam istirahat (Pukul 11.30-13.00). (bcr)