Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Rabu (12/02). Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto sebagai Ketua Harian Dewan SDA, dalam penjelas

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/MK-besar.jpg"></a>Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Rabu (12/02). Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto sebagai Ketua Harian Dewan SDA, dalam penjelasannya mengenai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka norma di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak mengenal privatisasi/swastanisasi, komersialisasi ataupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air. Djoko menambahkan, Undang-Undang Sumber Daya Air telah dilaksanakan oleh Pemerintah secara sungguh-sungguh. Undang-undang Sumber Daya Air telah sejalan serta tidak mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tutur Djoko Kirmanto. Djoko juga menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan UU SDA, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan makna penguasaan air oleh Negara, termasuk peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Terhadap anggapan pemohon yang menyatakan UU SDA mengandung materi muatan penguasaan dan monopoli SDA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai Negara, Pemerintah telah berupaya untuk menghindari monopoli oleh kelompok tertentu,ungkap Djoko. Dalam kesempatan tersebut, Imam Anshori, saksi ahli manajemen Sumber Daya Air menyatakan, tidak benar bahwa UU SDA telah dan akan menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta ataupun perseorangan. Imam mengatakan bahwa pengusahaan harus mengacu pada Pola dan Rencana pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Selain itu pengusahaan SDA tidak termasuk menguasai sumber airnya, melainkan hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan (tapak) bangunan. Adanya kata Hanya Dapat pada ketentuan pasal 45 ayat (2), secara hukum berarti bahwa UU SDA menutup kemungkinan terjadinya praktek pengalihan, penyerahan, ataupun pelimpahan urusan pengusahaan SDA yang meliputi satu wilayah sungai dari Pemerintah kepada pihak swasta atau perorangan, tambah Imam. Turut menghadiri sidang tersebut antara lain Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Dirjen Sumber Daya Air Mohamad Hasan, Dirjen Penataan Ruang Basoeki Hadimoeljono, Kepala BPPSPAM Tamin MZ Amin dan Direktur PAM Danny Sutjiono. Sidang tersebut akan dilanjutkan kembali 3 Maret mendatang dengan mendengarkan paparan saksi ahli dan tanya jawab. (bns)