Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, meminta keberhasilan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dikembangkan lebih lanjut dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bila dimungk

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/pug3.jpg"></a>Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, meminta keberhasilan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dikembangkan lebih lanjut dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bila dimungkinkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam Renstra dan RPJMN 2015-2019 agar program-program pemberdayaan yang menerapkan PUG dapat berkesinambungan, kata Agoes saat membuka Workshop Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender pada Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, di Jakarta (12/2). Agoes mengungkapkan kebanggaannya terhadap penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang didapatkan Kementerian PU tiga kali berturut-turut. Namun ia mengingatkan jajarannya untuk tidak mengejar penghargaan, melainkan output dan outcome program repsonsif gender tersebut bisa dirasakan masyarakat. Sementara Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono menguatkan, PUG di bidang Cipta Karya telah diawali dengan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Pada 2014, Ditjen Cipta Karya telah menganggarkan Rp3,7 Triliun untuk program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Beberapa program bidang Cipta Karya yang dimaksud terbagi dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Sedangkan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain <em>Rural Infrastructure Support to</em> <em>PNPM</em> (RIS-PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Lebih lanjut Antonius menyebut contoh keberhasilan P2KP terkait PUG yang diindikasikan dengan tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan minimal diikuti oleh 40% perempuan. Minimal 30% menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penerima manfaat program. Penghargaan APE yang didapat Kementerian PU tidak saja dari penerapan program pemberdayaan, namun juga karena memiliki Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang responsif gender. Dalam UU tersebut diamanatkan setiap bangunan gedung (publik) harus memperhatikan kebutuhan perempuan dan aksesibilitas bagi kaum difable. Senada dengan Agoes Widjanarko, Antonius menambahkan perspektif gender tidak saja dibaca dari angka-angka statistik keikutsertaan perempuan. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan mengadopsi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa penerapan gender dimulai dari perencanaan dan hasilnya untuk perempuan, anak-anak, difable, para lanjut usia, dan masyarakat marjinal di perkotaan. (bcr)