Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Cipta Karya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam penyediaan infrastr

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/20140218_pkpd_bsr.jpg"></a>Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Cipta Karya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam penyediaan infrastruktur bidang PU khususnya Cipta Karya.. "Penyelenggaraan PKPD-PU sub bidang Cipta Karya bukan hanya sekedar menjadi ajang kompetisi, namun menjadi ajang pembinaan Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang penyelenggaraan infrastruktur di daerah,'' ungkap Antonius Budiono, Direktur Bina Program pada acara Sosialisasi PKPD-PU Sub Bidang Cipta Karya Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (18/02). Menurut Antonius, Pemerintah daerah mempunyai urusan wajib yang harus dilaksanakan meliputi empat komponen yakni, penyelenggaraan air minum, sanitasi, penanganan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan serta penyelenggaraan bangunan gedung. "Untuk sub bidang Cipta Karya masih diperlukan upaya keterpaduan pembangunan secara nasional, sehingga tercipta permukiman layak huni dan berkelanjutan seperti yang kita harapkan," kata Antonius. Antonius mengharapkan, semua daerah bergerak maju dan menjadi lebih baik sehingga penerima penghargaan penilaian kinerja pemerintah daerah selalu berganti setiap tahun. Antonius menegaskan pendekatan yang dilakukan dalam PKPD-PU tahun 2014 adalah pasif, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan database yang tersedia. "Seluruh pemerintah daerah dinilai tanpa kecuali dan dalam hal ini pemerintah daerah dapat bersikap pasif," jelas Antonius. Dalam penjelasan lebih lanjut, Antonius mengatakan sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengenal lebih dalam tentang pelaksanaan kegiatan ke-Cipta Karya-an di tingkat pusat, mulai dari perencanaan, dan pelaksanaan di daerah.Pada kesempatan ini disampaikan juga proses penyelenggaraan PKPD-PU sub bidang Cipta Karya, kriteria penilaian penyelenggaraan bangunan gedung, komponen penyelenggaraan air minum menuju permukiman layak huni dan berkelanjutan.(bns)