Perencanaan, penganggaran dan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang saling melengkapi untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem pengangga

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/sinkron1.jpg"></a>Perencanaan, penganggaran dan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang saling melengkapi untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan yang harus terjaga kelangsungannya (<em>sustainability</em>) dan dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna. Workshop Sinkronisasi yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa Palembang selama dua hari dimulai Kamis (20/2) ini dibuka oleh Kabid Tata Ruang dan Pemukiman Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Ishak AP.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam pembukaannya, Ishak mengatakan guna mewujudkan visi Sumatera Selatan Sejahtera Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional, diperlukan suatu strategi pengembangan wilayah guna pengembangan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dituangkan dalam program kegiatan ke-PU-an, khususnya ke-Cipta Karya-an.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Ishak, tantangan dalam pembangunan bidang Cipta Karya diantaranya ketersediaan infrastruktur yang belum merata dan optimal terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong penanganan air minum dan air limbah, mewujudkan permukiman dan bangunan gedung yang ramah lingkungan, pemenuhan target MDGs, serta mewujudkan <em>Good Governance</em> dalam pembangunan Bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">"Dalam kebijakan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an, kita dituntut untuk melaksanakan pembangunan pada penanganan kawasan secara terpadu sesuai dengan arahan dokumen tata ruang masing-masing kabupaten/kota. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada penanganan Kawasan Strategis Nasional (KSN), penanganan kawasan dalam rangka pemenuhan Standar Pelajaran Minimal (SPM) bidang Cipta Karya, dan penanganan <em>creative program</em> yang merupakan usulan baru dengan ketentuan khusus,"ujar Ishak.</p> <p style="text-align: justify;">Turut hadir antara lain Bernadi Haryawan, Kasi Rencana Jangka Menengah Subdit Kebijakan dan Strategi, Nieke Nindyaputri, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kemen PU, Aswin G. Sukahar, Kasi Perencanaan PBL serta SKPD dan PDAM di 15 kabupaten/kota ditambah dengan 2 kabupaten baru hasil pemekaran di wilayah Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara.</p> <p style="text-align: justify;">Ishak mengharapkan peran kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam penyiapan usulan program tahun 2015, yang akan disampaikan pada pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PU pada minggu depan. Selain itu, penyusunan memorandum program 2015 merupakan hasil evaluasi kinerja Bidang Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan penentuan program yang akan datang. (Rizky/Agung-Randal Sumsel/bns)</p>