Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Cipta Karya tahun 2014 ini menetapkan aspek keterpaduan. Aspek ini menjadi kriteria penting pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya oleh Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda dari penilaian 2014 adalah aspek keterpadua

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/20140225_pkpd_bali_bsr.jpg"></a>Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Cipta Karya tahun 2014 ini menetapkan aspek keterpaduan. Aspek ini menjadi kriteria penting pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Hal yang berbeda dari penilaian 2014 adalah aspek keterpaduan. Penyelenggaraan PKPD-PU diharapkan tidak berhenti pada sekedar kompetisi dan penghargaan semata, ungkap Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono dalam arahannya pada kegiatan sosialisasi PKPD-PU di Wisma Werdhapura, Kota Denpasar, Selasa (25/02/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah timur dan jajaran Satker Randal Provinsi di wilayah Indonesia timur. Antonius mengharapkan, PKPD-PU menjadi model pembinaan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan infrastruktur daerah.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/20140225_pkpd_bali_kcl.jpg"></a>Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan mengenai mekanisme penilaian yang diberlakukan pada PKPD-PU, termasuk kriteria-kriteria sektoral yang dipergunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Disampaikan, sosialisasi diselenggarkan untuk mendapatkan data lebih<em> update</em> dan akurat sehingga penilaian PKPD-PU lebih akurat di tahun ini. Masukan dari Bapak/Ibu perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai metode dan kriteria penilaian PKPD-PU bidang Cipta Karya sangat kami harapkan, sambungnya.</p> <p style="text-align: justify;">Tindak lanjut yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang utuh mengenai proses penilaian PKPD-PU. Selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota juga proaktif dalam melakukan pemutakhiran data capaian sektor Cipta Karya, sehingga didapatkan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja Pemerintah Daerah yang akan menjadi dasar dalam penilaian PKPD-PU bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih jauh dijelaskan, pembangunan bidang Cipta Karya menuntut kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan sektor Cipta Karya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 38/2007 yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor terdepan pembangunan bidang Cipta Karya.(catur)</p>